"Atas laporan dan aduan warga, kami di Komisi D sudah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR, dengan tujuan mendorong Pemprov Sulsel untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan guna memudahkan perjalanan pemudik pada Lebaran 2025," tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari Enrekang, Rusdin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di dapilnya. Ia tidak ingin masyarakat terganggu dalam perjalanan mudik akibat jalan yang rusak.
"Jalan nasional yang rusak atau tidak layak harus menjadi prioritas utama perbaikan demi kenyamanan dan keamanan pemudik. Untuk jangka panjang, beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga sangat membutuhkan perbaikan, seperti ruas jalan Sapayya - Malakaji di Gowa, ruas jalan Paleteang Pinrang - Kabere Enrekang, dan lainnya," tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel dari Dapil XI Luwu Raya, Hj. Asni, juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung lainnya guna mencegah kebingungan serta memastikan keselamatan para pemudik.
"Ini adalah tugas bersama antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah daerah. Diperlukan koordinasi yang baik untuk memastikan perbaikan serta pembangunan infrastruktur berjalan sesuai prioritas dan tepat waktu," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sulsel harus lebih proaktif dalam memetakan dan melaporkan kondisi jalan di wilayah masing-masing sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
