Perwakilan ASITA, Abdullah Bazergan, menganalogikan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1995 yang bahkan lebih parah dari dampak pandemi COVID-19.
"Keadaan saat ini sama seperti tahun 1995. Saat itu, ekonomi kecil yang bergerak masih bisa menyelamatkan kita. Kini, kondisi yang sama kembali terjadi, dan sektor yang paling terpuruk adalah pariwisata," ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kondisi ini.
"Harapan kami sangat rasional. Pemerintah harus segera bertindak. Jika angka pengangguran meningkat dan tingkat kejahatan melonjak, maka dampaknya juga akan berpengaruh terhadap investasi," sambungnya.
Sementara itu, Ketua GIPI Sulsel, Suhardi, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi telah menyebabkan penurunan signifikan dalam sektor usaha pariwisata.
"Saya pelaku transportasi hanya bisa beroperasi delapan kali dalam sebulan. Tidak ada kunjungan wisata. Kami berharap pemerintah tidak terlalu pelit terhadap warganya. Mau tidak mau, Makassar harus mengandalkan pasar wisata domestik, tanpa terlalu berharap pada wisatawan mancanegara," ujarnya.
Ketua IHGMA Sulsel, Aswin, menambahkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang lesu seperti sekarang, pemerintah justru mempertanyakan penurunan pajak tanpa memahami akar masalahnya.
"Kami tidak tahu apakah dalam dua bulan ke depan kami masih bisa bertahan atau justru kolaps. Daya beli masyarakat sangat rendah, sementara kebijakan pemerintah sejauh ini lebih berpusat di tingkat nasional tanpa memperhatikan kondisi daerah," tutupnya. (Hikmah/B)
