MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pelaku industri pariwisata di Sulawesi Selatan mengeluhkan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membuat sektor ini semakin lesu. Selain itu, anggaran sisa efisiensi yang belum dicairkan memperburuk kondisi bisnis pariwisata, terutama perhotelan.
Akibatnya, tidak ada belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk sektor hotel dan pariwisata, sehingga bisnis di bidang ini semakin terdampak.
Menyikapi kondisi ini, sejumlah organisasi industri pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sulsel angkat bicara.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, meminta pemerintah untuk memperhatikan keluhan pelaku industri pariwisata, khususnya perhotelan. Ia menjelaskan bahwa saat ini okupansi hotel di Makassar sulit mencapai angka 20 persen.
"Kami PHRI Sulsel memohon agar pemerintah melihat kondisi industri ini. Saya tidak perlu lagi menjelaskan dampaknya. Saat ini, rata-rata okupansi hotel di Makassar berada di bawah 20 persen. Situasi ini seperti kapal yang oleng dan berisiko menyebabkan pengurangan tenaga kerja," ungkapnya dalam jumpa pers di Hotel Claro Makassar, Selasa (25/3/2025).
Lebih lanjut, Anggiat berharap pemerintah setidaknya mengalokasikan 50 persen dari anggaran sisa efisiensi agar sektor ini tetap bisa bertahan.
"Paling tidak, jika anggaran tersebut dicairkan, ekonomi bisa kembali bergerak sehingga kami dapat melakukan penyesuaian. Saat ini, kami seperti dalam kondisi lockdown. Jika tidak ada relaksasi aturan, semuanya akan semakin sulit. Beberapa hotel di Sulsel bahkan telah memberhentikan 30 persen karyawannya," jelasnya.
