MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Palopo akan dilangsungkan pada 25 Mei mendatang. Sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang pemilihannya diulang, pesta demokrasi di Palopo akan menyedot perhatian semua pihak. Jauh-jauh hari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu telah merancang pelaksanaan PSU yang jujur dan adil. Salah satunya, mengantisipasi munculnya pemilih ganda saat hari pencoblosan digelar.
Bawaslu Sulawesi Selatan telah menemukan adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih yang digunakan saat PSU Pilwali Palopo.Jumlahnya lumayan banyak yakni 230 pemilih. Jumlah ini hampir mendekati akumulasi pemilih untuk satu tempat pemungutan suara (TPS).
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, pemilih ganda tersebut teridentifikasi karena terdaftar memiliki nama, tempat, dan tanggal lahir yang sama. Data itu ditemukan setelah Bawaslu Sulsel melakukan pengecekan secara acak terhadap data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan.
Saiful mengatakan, temuan tersebut akan dikoordinasikan dengan KPU Sulsel untuk ditindaklanjuti agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingan elektorat saat pemilihan nanti.
"Kami berharap KPU sama-sama mengawasi agar adanya pemilih ganda tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuh Saiful.
Daftar pemilih yang akan memilih di PSU Pilkada Palopo masih sama dengan yang terdaftar pada pemilihan 27 November 2024 lalu. Hal itu berdasarkan putusan MK yang menyatakan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebelumnya.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Palopo sebanyak 125.575 orang dengan rincian 61.852 laki-laki dan 63.720 perempuan. Sedangkan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 27 November 2024 lalu sebanyak 95.845 orang.
"Oleh karena itu, Bawaslu Palopo bersama KPU dan jajaran ad hoc ke bawah lebih menekankan pada sosialisasi dan pencegahan, agar nama yang potensi ganda tersebut benar-benar diawasi dan dicermati pada TPS di mana mereka terdaftar," tutur Saiful.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel itu juga sudah mengingatkan Bawaslu Palopo agar informasi data pemilih potensial ganda ini diteruskan sampai ke Pengawas TPS. Jika masih ganda dalam DPT, maka harus dipastikan pemilih tersebut tidak menyalurkan suaranya di TPS lebih dari satu kali.
"Apalagi tidak ada juga pemutakhiran data pemilih," kata dia.
Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk PSU Palopo tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, atau pemilih yang bisa melakukan pencoblosan hanya yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
"Tidak ada lagi ruang untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, karena itu keputusan MK nama yang ada di DPT itulah yang berhak, tetapi kewajiban penyelenggara memastikan bahwa kalau orang itu namanya itu dua kali, maka cukup satu kali saja (mencoblos)," tutur Saiful.
Sementara itu, anggota KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah serta pihak keamanan untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU.
"Kami sudah koordinasi semua pihak. Baik Bawaslu, pihak kepolisian dan Pemda Palopo. Jadi, pelaksanaan pemungutan suaranya itu di 24 Mei," kata dia.
Ahmad mengatakan tahapan awal PSU Pilkada Palopo dimulai pada 7-9 Maret lalu. KPU Sulawesi Selatan juga telah mempersiapkan beberapa hal untuk pelaksanaan PSU.
"Semua tahapan telah berjalan, kita masuk tahapan krusial kampanye, sosialisasi citra diri. Jadi semua proses dilalui," tutur dia.
Adapun paslon tersebut yakni Putri Dakka-Haidir Basir ditetapkan sebagai Paslon nomor urut 1. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, PAN dan PPP. Sementara nomor urut 2 adalah Farid Kasim Judas (FKJ)-Nurhaenih. Pasangan ini diusung empat parpol, yakni Nasdem, Gelora, Hanura, PSI dan Perindo.
Paslon Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (RMB-ATK) yang diusung Golkar dan PKS meraih nomor urut 3. Sementara paslon Naili-Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome) yang diusung Gerindra dan Demokrat diusung Gerindra dan Demokrat mendapat nomor urut 4.
Ahmad menjelaskan, masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Palopo, berlangsung selama 14 hari. Debat kandidat juga tetap akan digelar namun hanya satu kali. Tahapan kampanye awalnya akan dimulai tiga hari setelah penetapan paslon pada 23 Maret lalu. Berdasarkan ketentuan pasal 4 PKPU 13/2024 tentang kampanye itu dilaksanakan kampanye tiga hari setelah penetapan.
"Sesuai edaran KPU RI mengeluarkan surat dinas yang menyebutkan kampanye untuk PSU Pilkada Palopo hanya 14 hari," ujar dia.
"Ada beberapa klaster, ada yang 60 hari, 90 hari, dan 180 hari. Untuk klaster 90 hari itu diberikan durasi waktu pelaksanaan kampanye 14 hari," sambung Ahmad.
Namun, kemudian hari ada perubahan sehingga masa kampanye kemungkinan akan dimulai pada awal Mei 2025 mendatang. Pasalnya, kampanye baru akan berakhir 3 hari sebelum hari pencoblosan pada 24 Mei 2025.
"Masa kampanye berakhir sebelum masa tenang. Berarti dihitung mundur ke belakang. Masa tenang dimulai 3 hari sebelum pencoblosan 24 Mei," kata dia.
Meski demikian, Ahmad mengaku jadwal dan tahapan kampanye tersebut masih akan disusun oleh KPU Sulsel. Tahapan kampanye tersebut akan mengacu pada surat edaran KPU RI terbaru.
"Secara teknis dan detail jadwalnya menunggu dari divisi sosdiklih dan parmas, yang jelas gambaran umumnya seperti itu berdasarkan surat dinas yang baru saja keluar," imbuh dia.
Adapun Partai Gerindra memberikan warning kepada kader agar tidak ada yang mengalihkan dukungan kepada pasangan lain menjelang PSU. Wakil Ketua Gerindra Sulawesi Selatan, Syawaluddin Arief menegaskan, Partai Gerindra akan pecat kader yang tidak mengikuti instruksi partai memenangkan pasangan Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin alias Ome.
"Perintah partai jelas mengusung Naili-Ome. Jadi, yang tidak sejakan partai, kami memastikan pecat kader yang tidak mengikuti instruksi partai," ujar dia.
"Partai Gerindra akan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang membelot dari pasangan calon Naili-Ome dalam PSU Palopo," sambung Syawaluddin.
Dia mengaku, pencalonan Naili-Ome merupakan hasil kesepakatan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat, dengan dukungan dari PKB. Setelah penetapan pasangan calon oleh KPU, lanjut Syawal, DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat tugas kepada seluruh kader di Palopo untuk mendukung dan memenangkan Naili-Ome.
Menurut Syawal, jika ada kader yang terbukti membelot atau tidak menjalankan instruksi partai, akan kena sanksi yang sangat berat.
"Sanksinya sangat berat dan surat ini dari DPP. Ada pemecatan untuk kader yang tidak mengikuti instruksi partai. Ini surat perintah. Ini surat tugas. Tidak boleh dilanggar. Ketika ada ketahuan maka dilakukan pemecatan," imbuh dia.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar juga mengeluarkan penegasan untuk memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (RahmAT). Tentu ini menjadi tantangan bagi kader Golkar di Kota Palopo dalam mewujudkan kemenangan tersebut dengan memaksimalkan mesin partai dalam memenangkan persaingan.
Sebab, bukan karena partai Golkar berperan sebagai pengusung paslon tersebut. Melainkan, lebih dari pada itu, calon Wali Kota, Rahmat Masri Bandaso (RMB) juga merupakan ketua partai Golkar Palopo.
Sekretaris Partai Golkar Palopo, Harisal A. Latif mengatakan partai Golkar yang merupakan partai pengusung paslon RahmAT tetap berkomitmen dalam memenangkan pertarungan di PSU. Bahkan, DPP Golkar juga telah memerintahkan langsung agar untuk mengawal paslon RahmAT menuju kemenangan.
"Golkar pusat mengeluarkan perintah kepada semua kader untuk memenangkan RahmAT," kata Harisal.
Bagi kader yang membelot atau tidak mendukung usungan partai akan diberi sanksi. "Tanpa terkecuali. Semua kader, termasuk fraksi Golkar di parlemen DPRD Palopo wajib mendukung untuk memenangkan RahmAT. Atau sanksi pemecatan menanti jika ada Kader yang mendukung paslon lain," imbuh wakil ketua DPRD Palopo ini.
Paslon RahmAT dalam menghadapi PSU ini tentu siap mengerahkan semua potensi yang ia miliki. Terutama dalam memastikan kedudukan jajaran tim yang masih solid dan kepercayaan masyarakat kepada paslon RahmAT yang masih tertanam sebagai calon pemimpin yang memiliki karakter atau sifat merakyat dan sederhana.
Ketua tim penasihat pemenangan paslon RahmAT, Andi Mudzakkar, menegaskan, PSU ini merupakan pertarungan yang sesungguhnya. Kapasitas tim yang mendukung RahmAT secara perlahanan mulai menguat dengan adanya tambahan dukungan dari masyarakat yang sebelumnya mendukung paslon lain.
"Sejak berjalannya tahapan PSU ini, secara perlahan dukungan untuk RahmAT mengalami penambahan. Tentu ini merupakan spirit bagi kami, dimana mereka melihat posisi paslon RahmAT di PSU ini diunggulkan dan diyakini menang," imbuh Mudzakkar. (suryadi/B)
