MAKASSAR, RAKYATSULSEL – DPRD Sulawesi Selatan menyoroti lambannya pengadaan ternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di sejumlah daerah. Hal ini dinilai menghambat persiapan menjelang Idul Adha 1446 Hijriah.
"Kami mempertanyakan kebijakan pengadaan ternak yang kami nilai lamban di beberapa daerah. Apa kendalanya?" ujar Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, saat dikonfirmasi pada Minggu (13/4/2025).
Irma menjelaskan, Komisi B DPRD Sulsel sebelumnya telah menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur untuk akhir tahun anggaran 2024, sekaligus evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam rapat itu adalah mengenai sumber pengadaan sapi yang disebut berasal dari Papua, sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi.
"Kenapa kita harus mengambil sapi dari daerah yang begitu jauh, seperti Papua? Hal ini menyebabkan keterlambatan pengiriman," ucap Irma.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat Toraja terkait kerbau, yang merupakan komoditas penting di daerah tersebut. Menurut Irma, ada kasus di mana kerbau dari pihak ketiga tidak dapat masuk ke Sulsel karena alasan potensi penyakit.
"Ada kerbau yang sudah sampai tapi disuruh kembali ke daerah asal karena dianggap berisiko. Namun, ada juga yang tetap bisa masuk. Ini yang menjadi pertanyaan: kenapa si A lolos dan si B tidak? Jika memang harus karantina, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanyanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, drh. Nurlina Saking, menjelaskan bahwa distribusi ternak seperti sapi saat ini hanya diperbolehkan dari wilayah NTT, NTB, dan Maluku.
"Wilayah Sumatera kami tutup karena sedang dilanda wabah penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease (LSD). Sumatera secara keseluruhan berstatus merah dan kuning, sementara Sulsel masih hijau," jelas Nurlina.
Ia menambahkan, para pengusaha ternak menghadapi tantangan besar karena sistem pengajuan izin distribusi melalui aplikasi Kementerian Pertanian terkunci untuk wilayah berstatus wabah.
"Beberapa pengusaha mencoba alternatif jalur dari Sumatera ke Surabaya lalu ke Sulawesi, atau dari Sumatera ke Kalimantan lalu ke Sulawesi, tetapi tetap tidak memungkinkan," pungkasnya. (Yadi/A)
