MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kualitas pendidikan di Kota Makassar hingga saat ini masih timpang di mana-mana. Mulai dari kualitas pendidik, anak didik, hingga fasilitas berupa sarana dan prasarana. Beragam regulasi yang mengatur sektor pendidikan seperti sistem penerimaan siswa/murid baru ternyata tidak menjamin pemerataan kualitas pendidikan tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Menurut Ari, Komisi D memiliki ruang lingkup tugas pada sektor kesejahteraan rakyat.
Di antaranya bermitra dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Dia mengaku bergabung di Komisi D karena merasa terpanggil untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan.
Salah satu perhatian utamanya adalah pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dinilai belum layak diterapkan di Kota Makassar.
“Sistem zonasi mensyaratkan seluruh sekolah sudah merata dari sisi kualitas, baik sarana prasarana maupun tenaga pengajar. Sementara di Makassar, masih banyak sekolah yang kondisinya belum memadai,” kata Ari.
Dia mencontohkan sekolah di wilayah Tanjung Merdeka seperti SD Inpres Bayang dan Barombong, yang dinilai belum layak dari segi fasilitas.
“Ruang kelas rusak dan toilet tak memadai. Saya sebagai orang tua tentu tidak ingin menyekolahkan anak di tempat seperti itu,” ujar Ari.
Ari menekankan, semua sekolah di Makassar harus mendapatkan perhatian yang sama. “Tidak boleh ada sekolah unggulan dan tidak unggulan. Semua sekolah harus bagus,” kata Ari.
Ari mengapresiasi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota dengan pendidikan terbaik.
“Kami sebagai DPRD akan mengawal agar semua anak bisa sekolah tanpa terpaksa,” tutur Ari.
Selain itu, Ari juga menyoroti masih banyaknya sekolah dengan fasilitas tidak layak, khususnya di wilayah kepulauan. Dia meminta agar anggaran seremonial dialihkan ke sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah hal yang lebih mendesak. Anak-anak belajar lebih baik jika ruang kelasnya nyaman,” tegas Ari.
Tak hanya itu, permasalahan lainnya, kata Ari, terdapat pada kualitas tenaga pengajar. Dia menilai kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari fasilitas, tetapi juga dari guru. Menurutnya, saat ini guru-guru berprestasi tidak hanya ditempatkan di sekolah unggulan, tapi disebar ke berbagai sekolah.
“Kami mendorong sekolah-sekolah dengan peminat rendah untuk menghadirkan guru berkualitas agar orang tua mau menyekolahkan anak di situ,” ungkap Ari.
Terkait guru honorer, Ari menjelaskan sudah ada peningkatan status ke PPPK. Meski begitu, masih ada kendala administrasi dalam pencairan tunjangan sertifikasi. “Data belum lengkap. Jika dipaksakan dibayar, bisa jadi temuan APH,” jelasnya.
Lebih jauh Ari menjelaskan masalah-masalah di dunia pendidikan saat ini, utamanya di Kota Makassar, tak lepas dari sistem PPDB. Apalagi, saat ini akan memasuki tahun ajaran baru. Menurut dia, pelaksanaan PPDB untuk siswa SD dan SMP masih menunggu juknis dari Kementerian Pendidikan.
Ia menyambut baik wacana penghentian sistem zonasi dan mengusulkan agar kuota lebih besar diberikan kepada siswa berprestasi.
“Sistem zonasi tetap ada, tapi harus dikombinasikan dengan jalur prestasi agar anak-anak lebih termotivasi,” ujar dia.
Masalah lainnya, yang menjadi perhatian, kata Ari, terkait kasus kekerasan seksual di sekolah yang masih terjadi. Menurutnya, kepala sekolah dan guru harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
“Guru dan kepala sekolah harus rutin memantau dan mengingatkan peran masing-masing. Ini penting untuk mencegah tindakan yang tak sepantasnya di sekolah,” katanya.
Soal efisiensi anggaran, Ari menilai hal itu tidak seharusnya mengganggu pendidikan. Ia mengatakan efisiensi lebih diarahkan pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. “Pendidikan tetap prioritas,” ujarnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ari menyebut penganggarannya belum terlihat di APBD Kota Makassar. “Masih dari pemerintah pusat. Sekolah yang menerima juga masih sedikit, belum bisa dievaluasi dampaknya,” katanya.
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati pada 2 Mei, Ari menyampaikan, harapannya agar pemerataan kualitas pendidikan bisa segera terwujud.
“Harus dimulai sekarang, karena generasi emas bergantung pada fasilitas dan tenaga pendidik yang kita siapkan hari ini,” tutup Ari. (shasa anastasya/C)
