JAKARTA, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hari ini melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPHN ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Sulsel dalam pembinaan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan sejumlah capaian kinerja di bidang pembinaan hukum.
"Kami telah menandatangani nota kesepakatan dengan tujuh pemerintah daerah terkait pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan hukum," ungkap Basmal yang didampingi Kepala Divisi P3H, Heny Widyawati. Rabu (7/5)
Juga termasuk dalam hal pembentukan pos bantuan hukum, pengembangan desa/kelurahan sadar hukum, serta pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum daerah. Basmal juga menyoroti tingginya animo masyarakat dalam program pelatihan paralegal dengan 155 pendaftar dan 121 peserta aktif di tahun 2025.
Selain itu, Basmal melaporkan keikutsertaan 94 orang dari Sulawesi Selatan dalam Peacemaker Justice Award (PJA) 2025. Kanwil Sulsel juga telah melaksanakan analisis dan evaluasi hukum dengan tema pengolahan lahan pertanian yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.
