"Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE," jelas Andi.
Jafung Prakom Ahli Muda yang juga Ketua Tim kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel ini juga menambahkan, penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan.
"Tentu ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dengan telah adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang kita miliki," ucapnya.
Peningkatan indeks ini turut berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, hingga 81,74 (Memuaskan) Predikat A pada 2024.
Ia berharap melalui kegiatan FGD tersebut akan lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN dalam upaya meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital.
"Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, ke depannya kami juga berharap adanya sinergi yang positif dari seluruh pihak, termasuk OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan semua tingkatan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sesuai Nawa Cita Presiden Prabowo," pungkasnya. (Mg01/A)
