MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mulai melakukan perekrutan sumber daya manusia (SDM) untuk Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat di sektor pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa proses perekrutan saat ini masih berlangsung, dengan fokus pada pengangkatan calon kepala sekolah yang berasal dari para guru yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
“Sementara berjalan itu, kalau tidak salah, sekarang progresnya lagi perekrutannya. Pendaftaran calon kepala Sekolah Rakyat itu pun diambil dari guru-guru yang tersebar di Sulawesi Selatan, karena pasti persyaratannya tetap mengacu ke Permendikbud terkait guru yang diambil. Tapi mungkin ada juga kriterianya dari Kementerian Sosial terkait guru itu,” ujar Iqbal, Kamis (12/6/2025).
Iqbal menambahkan, beberapa nama sudah mulai mendaftar dan telah dikirim ke pusat. Salah satu contoh yang telah ditetapkan adalah kepala Sekolah Rakyat di Makassar yang berasal dari SMA Negeri 21 Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menegaskan bahwa perekrutan tenaga didik dan kepala sekolah memiliki kewenangan yang berbeda. Kepala sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, sedangkan tenaga didik disiapkan oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten, dan kota.
“Tenaga didik diberikan kepada Dinsos provinsi/kabupaten/kota, sesuai pemda siapkan lahan, dan akan ditetapkan oleh Kemensos. Semua tenaga didik ASN nantinya akan diangkat menjadi pegawai Kementerian Sosial,” jelas Malik.
Program Sekolah Rakyat ini ditujukan sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk memotong rantai kemiskinan.
“Karena sudah dimulai, artinya sekarang ini anak-anak sekolah yang tidak mampu nanti bisa tersalur ke Sekolah Rakyat yang afirmasi itu,” imbuh Iqbal.
Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat juga akan menerapkan sistem talent scouting untuk menggali bakat dan potensi peserta didik.
“Sekolah Rakyat juga akan ada talent scouting, melihat bibit bakat anak kita. SR ini diperuntukkan keluarga tidak mampu. Supaya memotong rantai kemiskinan. Masyarakat miskin di Indonesia banyak, sehingga ini ide mulia Presiden untuk menyiapkan sarana pendidikan bagi anak tidak mampu supaya ketimpangan tidak terlalu jauh,” ungkap Malik.
Sementara itu, untuk jenjang SMA, rencana penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dikabarkan tidak bersifat wajib, namun berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi siswa, termasuk minat terhadap perguruan tinggi.
“Untuk SMA, dari wawancara Pak Menteri dikatakan ini bukan wajib juga untuk anak sekolah, tapi ini bisa menjamin anak-anak nanti bisa diketahui potensinya, dia bisa daftar di perguruan tinggi di mana,” kata Iqbal.
Mengenai sistem penjurusan IPA dan IPS, Iqbal menyampaikan bahwa kebijakan tersebut belum diberlakukan pada tahun ajaran ini, dan kemungkinan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran berikutnya. (nabilah/B)
