MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tengah aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan, melalui optimalisasi lahan dan peningkatan infrastruktur irigasi.
Program ini merupakan bagian dari empat pilar utama pemerintah, di samping makanan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Program swasembada pangan ini diwujudkan melalui kerja sama Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan Bintang menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian memiliki program
"solusi cepat untuk darurat pangan" yang mencakup penyediaan benih unggul dan optimalisasi lahan.
Optimalisasi lahan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui perbaikan infrastruktur, khususnya irigasi.
"Optimalisasi lahan ini adalah untuk meningkatkan hasil melalui peningkatan infrastruktur, maka Kementerian Pertanian melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR dalam rangka penyediaan infrastruktur irigasi itu," jelas Darmawan, Kamis, 12/6/2025.
Program ini memiliki dua tahap. Tahap pertama melibatkan daerah irigasi yang ditetapkan langsung oleh Kementerian PUPR. Sedangkan tahap kedua adalah usulan dari kabupaten maupun provinsi yang diajukan ke pemerintah pusat untuk dibiayai melalui APBN.
"Nantinya pemerintah pusat akan masuk pada kewenangan pusat, kewenangannya sendiri memperbaiki itu tadi, memperbaiki daerah irigasi kewenangannya sendiri. Kemudian yang kedua, dia ingin memperbaiki daerah-daerah kewenangan provinsi dan juga mereka akan memperbaiki daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten," tambahnya.
Perbedaan mendasar antara tahap satu dan dua adalah pada proses penetapan. Tahap satu ditetapkan secara tunggal oleh pemerintah pusat, sementara tahap dua diusulkan oleh masing-masing pemilik kewenangan dan kemudian akan diasistensi oleh pemerintah pusat untuk menentukan mana yang bisa dibiayai.
Darmawan memastikan bahwa program ini sudah mulai dilaksanakan.
"Sudah dilaksanakan, jadi sekarang itu sudah berjalan, sudah ada penetapan Menteri PUPR terkait yang mana yang mau dikerjakan, siapa pelaksananya karena di distrik, sudah dilaksanakan tahap satu sekarang ini tahap dua lagi, jadi dia sudah berjalan di tahap satu," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini sudah ada kegiatan survei yang berjalan di lapangan sebagai persiapan pengerjaan fisik.
Mengenai anggaran yang sempat ditarik ke pusat, Darmawan menjelaskan bahwa dana sebesar 16 miliar Rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang seharusnya turun telah diefisiensikan. Namun, setelah berkonsultasi, dana kegiatan DAK yang telah diusulkan tersebut disarankan untuk diajukan melalui program optimalisasi lahan.
"Inimi, jadi kita sudah mengusulkan kemarin yang ditarik, bukan ditarik sebenarnya, salah kalau istilahnya ditarik, artinya diefisiensikan DAK sehingga tidak turun DAK. Tetapi setelah kita berkonsultasi, maka dana kegiatan DAK yang kita sudah usulkan kemarin disarankan untuk diusulkan melalui optimalisasi lahan, itulah yang terjadi sekarang," pungkasnya.
Pemprov Sulsel berharap dengan adanya program optimalisasi lahan dan irigasi ini, sektor pertanian di Sulawesi Selatan dapat lebih produktif dan berkontribusi signifikan terhadap target swasembada pangan nasional. (nabilah/B)
