JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto A Maming Awing merespon keluhan peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Rumah Adat 2024 yang mempertanyakan honor yang tak kunjung dibayarkan hingga saat ini.
Bimtek digelar Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Makassar 18-20 Desember 2024 lalu.
Merespon hal tersebut Kabid Kebudayaan, A Maming Awing mengatakan anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan pada penghujung tahun 2024 atau pada 31 Desember 2024 malam pergantian tahun. “Itu dananya itu sebenarnya tercair cuman tercairnya itu dimalam tanggal 31 hampir mi nyebrang toh jam 11 itu lewat tercair,” kata dia, Jumat (13/6) lalu.
Dia menjelaskan setelah dana tersebut sampai ke bendahara dinas untuk ditransferkan ke peserta Bimtek dengan sisa waktu yang ada, namun pada saat itu bendahara belum menerima nomor rekening dari masing-masing peserta sehingga tidak dapat ditransfer.
“Dana sudah sampai di bendahara, jam 11 lewat dia itu bingung karena memikir dua hal faktor penyebabnya itu adalah waktu. Waktu itukan sisa kurang satu jam dia mau transfer sementara yang mau ditransferkan ini belum ada nomor rekeningnya yang masuk dibendahara,” kata dia.
Karena nomor rekening yang belum diterima bendahara menjadi penghambat uang honor masing-masing peserta untuk dibayarkan pada malam itu, kemudian dana tersebut dikembalikan pada Kas Daerah sebelum memasuki tahun 2025.
“Solusinya ini lima menit sebelum jam 12 pasti saya kembalikan ini dana karena kalau saya tidak kembalikan saya diperiksa lagi,” kata dia.
A Maming Awing juga menjelaskan uang honor tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai, harus melalui transfer. “Harus lewat transfer rekening tidak bisa langsung dikasih uang itu, aturannya begitu,” kata dia.
Bukan hanya peserta, panitia dan fasilitator serta pemateri pada acara tersebut belum juga dibayarkan. “Bagaimana dananya itu bersamaan tercair, saya sendiri juga pemateri pada saat itu tidak ada kudapat,” kata dia.
Untuk mencari solusi pada persoalan tersebut Kabid kebudayaan Disdikbud menunggu RDP dari DPRD Jeneponto sebegai langkah awal mencari solusi dari persoalan tersebut.
“Wakil Ketua DPRD Jeneponto menunggu informasi dari Dinas Pendidikan kapan jabatan kadis terisi oleh Plt karena saat ini masih kosong, untuk dilakukan RDP,” kata dia.
Diungkapkan, total anggaran honor peserta bimtek yang belum dibayarkan sebesar 15 juta. “300 ribu perorang dikali 50 berarti 15 juta, itu dana kurang lima menit jam 12 malam pergantian dari 2024 ke 2025 dikembalikan itu dana,” kata dia.
Kemudian, terkait hotel yang digunakan menurut dia, hotel tersebut sebelumnya digunakan LSM Pattiro Jeka dan telah dibayar. “Itu hotel kebetulan itu ada acara sebelum itu, lalu hotel tidak mau mengaku kalau tidak dibayar makanya itu ada terutang sekali na bayar ki tawwa Pattiro Jeka yang bayar ki makanya bisa dikatakan kami pihak dinas pendidikan itu berutang di Pattiro Jeka,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan puluhan peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Rumah Adat 2024 mempertanyakan honornya yang tak kunjung dibayarkan sampai hari ini. Bimtek tersebut digelar di Hotel Aerotel Smile, Makassar 18-20 Desember 2024.
Puluhan peserta ini diundang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto melalui Bidang Kebudayaan. Sejumlah lembaga adat dan seni diundang dan mengutus puluhan peserta. Bimtek ini digelar oleh Bidang Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat bernama Pattiro Jeka. Tiga orang Anggota Komisi IV DPRD Jeneponto hadir pula pada saat itu.
Salah satunya Sulkarnain dari Lembaga Adat Kerajaan Tarowang. Dia mempertanyakan kepastian pembayaran honornya yang sampai pada pulang Juni 2025 tak kunjung dibayarkan. Dia mengaku telah bertanda tangan sebanyak tiga kali saat kegiatan tersebut. Nilai honor yang harusnya diterima sebesar Rp 300 ribu.
"Padahal saya sudah tandatangan soal honor yang mau diberikan nantinya. Nilainya kalau tidak salah 300 ribu per orang per hari. Kegiatannya itu ada yang ikut 2 hari ada yang 3 hari pak," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (10/5) lalu.
Menjelang akhir Desember 2024, Sulkarnain kembali mempertanyakan pembayaran honor ke pihak dinas, namun jawabannya masih dalam proses pencairan dan sampai pada lima bulan kegiatan itu telah dilaksanakan tak kunjung dibayarkan.
Pihak dinas menurut Sulkarnain berjanji akan mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing peserta.
"Sampai sekarang belum dibayarkan pak. Penjelasannya Kabid Kebudayaan kami pernah ditelpon tapi hanya dijanji-janji sampai hari ini. Padahal ini sudah 2025. Ada banyak peserta yang ikut sekitar 50 orang. Saya tandatangan bahkan sampai tiga kali. Kita ini dijanji-janji terus," tutupnya.
Persoalan ini harusnya menjadi atensi dari Komisi IV DPRD Jeneponto untuk memanggil Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindakan nyata wakil rakyat. (Jet)
