MAROS, RAKYATSULSEL – Sektor pendidikan di Kabupaten Maros tengah menghadapi tantangan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros mengungkapkan adanya defisit tenaga pendidik yang mencapai ratusan orang, mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pendidikan setempat, tercatat sebanyak 475 formasi guru masih belum terisi. Kekosongan ini didominasi oleh posisi guru kelas dan guru olahraga di tingkat SD (348 orang), serta guru mata pelajaran untuk tingkat SMP (127 orang).
Anggota DPRD Maros, Muhammad Yusuf "Sarro" memperingatkan bahwa kondisi ini merupakan ancaman nyata bagi mutu pendidikan di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan tenaga pengajar adalah fondasi utama dalam proses transfer ilmu di sekolah.
"Ini harus jadi perhatian serius. Kekurangan guru bisa mengganggu proses belajar mengajar, apalagi di wilayah terpencil," tegas Sarro pada Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan wilayah pelosok akan semakin lebar.
Kekosongan masif ini dipicu oleh keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kebijakan penghentian rekrutmen tenaga honorer. Meski kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan sedikit napas lega, namun jumlahnya diakui belum mampu menutup seluruh kebutuhan yang ada.
Menyikapi hal tersebut, Sarro mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk lebih progresif dalam mengusulkan kuota tenaga pendidik pada seleksi CPNS 2026 mendatang.
"Pemda harus maksimal mengusulkan kebutuhan riil. Jangan sampai setiap tahun masalah ini terus berulang," ujarnya.
Selain masalah jumlah, DPRD juga menyoroti manajemen penempatan guru yang dinilai belum proporsional. Masih ditemukan adanya sekolah yang menumpuk tenaga pengajar, sementara sekolah lain harus berjuang dengan keterbatasan guru.(*)
