MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Tahun 2022 boleh dikata sebagai tahun politik. Meski tidak ada Pilkada atau Pileg, namun manuver partai politik atau figur yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 layak dinantikan.
Bagaimana pandangan dan analisis lembaga survei dan pengamat politik soal prediksi suhu politik 2022 dan tantangannya.
Tasrifin Tahara (Antropolog Politik Universitas Hasanuddin) mengatakan, tahun 2022 adalah Tahun Politik meskipun puncak hajatannya Pilkada, Piplres dan Pileg di Tahun 2024.
“Menurut saya ini suhu politik terhangat karena untuk menuju 2024 para kontestan sudah harus memobilisasi diri agar bisa diterima sebagai kontestan yang siap bertarung,” ujarnya, Selasa (4/1/2021).
Karena hajatannya bersamaan di tahun 2024, maka energi yang dibutuhkan sangat besar karena waktu yang bersamaan. Akan terlihat siapa kontestan yang siap dan siapa kontestan yang kapitalnya kurang dalam bertarung.
Lanjut dia, mengapa suhu politik itu dimulai di tahun 2022, karena para kontestan sudah harus bersosialisasi agar bisa diterima diberbagai Lembaga-lembaga yang memiliki basis massa yang cukup signifikan.
Sehingga tidak heran semua ormas-ormas yang memiliki basis sudah bukan hal tidak mungkin akan dikunjungi atau mendaptasikan dirinya sebagai bagian dari ormas besar tersebut.
“Selain itu, hal yang paling penting adalah kontestan harus membangun komunikasi dengan infrastruktur politik seperti partai politik sebagai kenderaan politik dalam berkontestasi,” jelasnya.
Karena selain sebagai kendaraan politik, harus diakui bahwa partai politik memiliki basis massa yang sudah dibangun dan memiliki hubungan secara politik yang terlihat dari perolehan kursi pada pileg.
“Oleh karena itu komunikasi dengan partai politik menjadi penting, dan tidak memungkinkan banyak kontestan dimulai dengan merebut puncuk pimpinan partai politik tertentu,” tuturnya.
Ditambahkan, yang harus dicatat tahun 2022 ini juga infrastruktur lain seperti KPU dan Bawaslu pada level pusat juga terpilih. Tidak hanya itu, beberapa kepala daerah berakhir masa jabatannya dan tergantikan oleh sejumlah Penjabat yang mengkondisikan wilayah menuju perhelatan di tahun 2024.
“Inilah yang menyebabkan sejumlah peristiwa yang terjadi di tahun 2024 menjadi gambaran arah politik di 2024 yang merupakan sebuah proses politik saat ini,” pungkasnya.
Sedangkan, Peneliti di Penta Helix Indonesia, Asratillah mengatakan tahun 2022 adalah tahun dimulainya dinamika politik hingga tahun 2024. Di tahun 2022 tepatnya di bulan April, tahapan pemilu sudah akan dimulai.
“Artinya semua partai politik akan melakukan konsolidasi politik. Setiap partai politik akan berupaya memperbaiki citra diri mereka, dan melengkapi infrastruktur politiknya,” tuturnya.
Dikatakan, dalam situasi tersebut, beberapa aktor politik yang tidak nyaman dengan kendaraan politiknya sebelumnya akan berpindah ke kendaraan politik yang lain.
Belum lagi pengurus tingkat pusat akan mengevaluasi kepengurusan mereka di tingkat bawah, ada yang dipertahankan dan ada yang diganti.
Pengurus yang digantikan, di antara mereka ada yang resisten, melakukan perlawanan, jika tidak berhasil akan menyatakan dirinya berpindah ke parpol lain. “Hal ini tentunya akan menyebabkan riak-riak politik dan rekonfigurasi gerbong politik,” kuncinya.
