PAREPARE, RAKSUL- Sejumlah masyarakat Kota Parepare yang tergabung dalam FPU, LSM-FOKUS dan LIRA melakukan unjuk rasa di tiga titik yakni Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Setdako dan Gedung DPRD.
Aksi unjuk rasa tersebut pertama digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare dan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin Idris, Senin (24/1/2022)
Kordinator Lapangan Aksi, Rahman Saleh menyampaikan beberapa tuntutan terkait pelaksanaan unjuk rasa tersebut.
Ia meminta agar melakukan evaluasi dan segera menghentikan kegiatan vaksin anak di sekolah, karena telah melahirkan distorsi terhadap amanah konstitusi yakni hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik disamping itu kegaiatan ini juga telah melecehkan UU nomor 35 tentang perlindungan anak.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Arifuddin Idris di depan sejumlah demonstran mengatakan, vaksin anak ini merupakan aturan dari pusat yang harus ditindaklanjuti daerah, termasuk dinas pendidikan bagian dari pemerintah yang linear dari pusat.
“Aturan mengatakan wajib vaksin lagi berubah, tadinya hanya untuk jenjang SMP ke atas, maka kami sebagai pemerintah daerah mengikuti aturan pusat, maka wajib dilaksanakan,”tegas Arifuddin.
Namun kata Arifuddin, Bagi mereka menolak vaksinasi tetap mendapat pelayanan pendidikan dalam bentuk daring.
“Anak tidak divaksin maka diberi pelayanan pendidikan dalam bentuk daring. Sehingga bukan dipaksa tapi dipersyaratkan. Sedangkan yang sudah divaksin tetap diberikan pelayanan pendidikan PTM. Karena tidak mungkin kami gabungkan anak yang sudah divaksin dengan yang belum vaksin,”tandasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Iwan Asaad, juga yang menerima aspirasi tersebut menjelaskan, bahwa aspirasi ini akan ditidank lanjuti dengan meneruskan ke Walikota Parepare.
Karena menurutnya, kebijakan vaksinasi di Kota Parepare diputuskan bersama dengan Forkopimda.
“Insya allah ini saya teruskan bersama Kapolres Dandim dan Kejaksaan, karena kebijakan vaksinasi di kota parepare ini diputuskan bersama Forkopimda,”jelas Iwan.(Yanti)
