MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukan barang baru. Hal ini acap kali didiskusikan pada setiap era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Ini berarti bahwa usulan pemindahan ibu kota negara, Jakarta, sudah ada sejak puluhan tahun silam, meski baru sebatas diskusi di atas meja atau diskusi warung kopi.
Dimulai dari era Kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sampai Presiden Soesilo Bambang Yhudoyono (SBY). Namun, usulan itu masih di tataran wacana, belum diimplementasikan ke dalam aksi merencanakan, merumuskan, mengidentifikasi, meneliti, konsultasi publik, mengembangkan rencana sampai mengeksekusi.
Dikutip dari Wikipedia, beberapa calon ibu kota negara yang pernah mewacana adalah Palangkaraya (Kalimantan Tengah) di era Presiden Soekarno. Era Presiden Soeharto, nama Jonggol, Kabupaten Bogor (Jawa Barat) sempat disebut-sebut sebagai alternatif ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Masih dikutip dari Wikipedia, pada 2010, Presiden SBY mendukung gagasan untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi di kota Jakarta.
Pada tahun tersebut (2010), Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pada sebuah wawancara dengan Najwa Shihab, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota jangan hanya menjadi wacana tanpa implementasi.
“Kalau memang harus dipindah, diputuskan saja, sehingga kita merencanakan (Jakarta) juga dengan perhitungan yang jelas,” ucap Jokowi seperti dikutip Wikipedia.
