“Dulu waktu periode pertama Danny Pomanto dilakukan pemilihan langsung, ada anggaran dari atas tapi tidak turun. Makanya lurah menginstruksikan silakan adakan pemilihan di bawah. Ini teknisnya, ini Perwali-nya. Itu yang kita lakukan di bawah kemarin. Masalah Anggaran itu nomor 10. Tidak ada masalah,” tambahnya.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memberikan tanggapan santai. Kata dia, keluhan masyarakat sudah seharunya dilayangkan melalui aksi. Apalagi menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur dalam Undang-undang.
“Cocok mi itu. Orang curhat mesti demo yang penting damai. Tidak masalah. Silahkan,” kata Danny–sapaan akrabnya.
Aksi demonstrasi menurut Danny merupakan sesuatu hal yang biasa. Sebab dalam masalah ini, dirinya menilai tidak semua yang diganti dengan Pj melayangkan protes.
“6.000 RT/RW setuju. Masa kita mau ikut yang puluhan. Kalau mau demo silahkan. Nanti yang baik-baik karena kalau dia demonya tidak damai, bisa-bisa tidak damai juga. Demo saja yang penting damai,” tegasnya.
Terkait anggapan yang menyatakan bahwa SK pengangkatan Pj RT/RW dianggap tidak sesuai dengan perda. Danny pomanto dengan tegas mengatakan Pemkot Makassar tidak mungkin melanggar aturan yang dibuat sendiri.
