MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Dermawan Aras atau biasa disapa AIA bersama tim melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulsel guna meninjau proyek pembangunan Jalan Akses Tol Makassar New Port, Kamis (31/3) kemarin.
AIA berharap hadirnya akses Tol MNP tingkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional. Sebagaimana diketahui proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional pemerintah yang sangat bermanfaat terhadap posisi Makassar sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dengan terbangunya Tol MWP diharapkan bisa membantu pengiriman logistik dan memudahkan pendistribusian ke daerah-daerah bisa lebih cepat. Meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan Jalan tol existing sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan lebih cepat dari kondisi sebelumnya.
“Saya harapkan hadirnya askes tol, tidak lagi mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya karena pengiriman logistik tidak lagi melalui jalan kota yang selama ini menjadi kendala masyarakat disini,” jelas AIA, Minggu (2/4).
“Tentunya hadirnya proyek strategis nasional bisa meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional,” tambahnya.
Turut mendampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Seimihardjo, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono, Pihak dari Pelindo,Pemerintah Daerah dan mitra terkait.
Lanjut AIA menjelaskan sebagian besar kendala yang di hadapi dalam proyek strategis nasional yakni pada pembebasan lahan. Akan tetapi, telah dilaksanakan pertemuan terkait persoalan tersebut dan itu bukan menjadi kendala yang sangat besar khususnya untuk proyek Makassar New Port.
“Saya melihat terkait pembebasan lahan, khususnya di projek MWP, koordinasinya sudah sangat baik dari pihak Kementrian Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah, dan juga pihak Pelindo berjalan sangat lancar dan baik,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, kecenderungan untuk masalah pembebasan lahan ini bisa teratasi dengan baik, melalui pendekatan yang persuasif dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan menjadi kunci keberhasilan penanganan dari pembebasan lahan sehingga target pada Juni 2023 bisa terealisasi dan beroperasi.
Politisi Gerindra menginginkan apa yang di lakukan di sini, bisa di lakukan di daerah-daerah lain, khususnya di semua sektoral tidak hanya di Kementrian PU. Namun juga harus bisa di lakukan di Kementrian Perhubungan bisa mengatasi kendala pembebasan lahan dari berbagai peroyek strategis nasional.
“Hal ini bisa dijadikan pilot project terkait Pembebasan lahan tersebut,” tukasnyam
Komisi V akan mendukung agar Makassar Newport ini bisa running well seratus persen bekerja, dapat melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini, dan juga perusahaan-perusahan logistik tentunya bisa membantu dalam pendistribusian semakin cepat dan efesien. Tentunya dengan hadirnya tol MNP ini.
“Saya harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik serta memperlancar jalur ekspor dan import dan juga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai kemacetan bagi angkutan barang atau logistik,” harap legislator dari dapil Sulsel III.
Terpisah, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Seimihardjo, menjelaskan proyek akses tol Makassar New Port merupakan salah satu project strategis nasional yang memiliki proyeksi kapasitas pelabuhan 900 ribu TEU’s pada tahun 2023.
Kementrian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Badan Usaha jalan tol yakni PT Bumi Serpong Damai, membangun akses jalan tol Makassar Newport.
“Diharapkan terbangun ya akses tol MNP ini, nantinya bisa mendukung oprasional logistik yang sangat padat, serta hadirnya Makassar Newport juga bisa meningkatkan daya saing industri di kawasan Indonesia baik dalam kontek regional dan internasional,” pungkasnya.
Lanjutnya ia meyakinkan dari apa yang sudah terlaksana,terencana dari proyek pembangunan akses tol MNP sesuai dari perencanaan sudah terlaksana dengan baik.
“Saya yakin target Juni 2023 yang tinggal 14 bulan lagi dari sekarang bisa terealisasikan dengan baik,berjalan lancar sesuai yang di inginkan, bisa langsung beroperasi”, ucapnya.
Ketua Gerindra Sulsel itu mengatakan proyek MNP ini, menjadi salah satu contoh project yang betul-betul KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Didukung oleh pihak lain, jadi tanah di biyayain oleh pihak Pelindo.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk proyek-proyek lain bahwa penyediaan tanah tidak harus dari Pemerintah tetapi bisa juga dari yang instansi lain, bisa berkontribusi menjamin agar proyek ini bisa lebih layak dan mumpuni,” paparnya. (*)
