“Kita berharap angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan ini bisa menurun setiap tahunnya, minimal tidak bertambah,” harapnya.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wajo, Syahran, menjelaskan bahwa khusus pada 2020, Pemkab Wajo mendapatkan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dengan nilai Rp280 juta dari APBN dan menganggarkan Rp9,9 juta.
“Penganggaran di APBD pada tahun 2020 minim karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19,” ucapnya.
Syahran melanjutkan bahwa untuk 2021, pihaknya menganggarkan bantuan tenaga kerja mandiri dengan nilai Rp340 juta lebih melalui APBD.
“Selain itu, melalui UPT Balai Latihan Kerja, kita juga telah memberikan pelatihan kerja untuk berbagai keterampilan kepada 128 orang di tahun 2020 dan 144 orang di tahun 2021,” ucapnya
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Wajo, Ambo Mai, menjelaskan bahwa untuk mendukung program 10.000 wirausaha baru serta pengembangan UMKM, Wajo mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI sebesar Rp13,5 miliar lebih untuk 5.627 UMKM pada 2020.
“Pada tahun 2021 kita kembali mendapatkan BPUM dari Kemenkop dan UMKM sebanyak Rp21,2 miliar lebih untuk 17.733 UMKM dan Rp101 juta untuk 16 UMKM. Untuk bantuan UMKM dari APBD 2021 juga sebanyak Rp715 juta,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial P2KBP3A Wajo, Ahmad Jahran, menjelaskan bahwa untuk mengurangi angka kemisminan dilakukan melalui lintas sektor, misalnya sinergitas Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas PMD, serta perangkat dinas dan pemangku kepentingan lainnya.
“Untuk di Dinas Sosial P2KBP3A, kita melakukan penanganan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial, pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, menyalurkan bantuan sosial, serta bantuan lainnya,” pungkas Ahmad Jahran. (*)
