Kuasa Hukum Nurdin Halid, Syahrir Cakkari mengatakan, telah resmi melayangkan somasi kepada Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP).
Dia mengatakan, kliennya (NH) itu tidak ada sangkut pautnya dengan keributan dan/atau kekisruhan yang terjadi di DPD I Golkar yang diketuai Taufan Pawe. Sehingga ia meminta TP melakukan klarifikasi.
Pemberitaan di media dianggap menjatuhkan harkat, martabat, dan harga diri. Sehingga NH diakui meminta kepada TP untuk membuat klarifikasi dan meminta maaf atas pemberitaan tersebut.
Dalam surat somasi itu, meminta kepada Taufan Pawe yang sebelumnya menyebut Nurdin Halid adalah otak dari mosi tidak percaya agar mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Taufan diberikan kesempatan 1x24 jam untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu terhadap Nurdin Halid.
"Dan sampai tanggal 23 Juli pukul 16.30 Wita sudah jatuh tempo, kesempatan meminta maaf dan memberi klarifikasi tidak dipergunakan dengan baik. Sampai hari ini," tambahnya.
Lantaran Taufan tidak merespons surat somasi yang dilayangkan, melalui kuasa hukumnya Nurdin Halid tengah mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum pada pekan depan. Upaya hukum yang akan ditempuh itu tengah dikaji tim pengacara bersama Nurdin Halid.
"Kita akan mempertimbangkan segala sesuatunya dan menentukan harinya, karena sekarang tergantung Pak Nurdin Halid. Saya kira kita akan mengambil langkah (laporan hukum) antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pilihan waktunya," pungkas Syahrir.
Terpisah, menanggapi kekisruan yang terjadi di Golkar Sulsel. Ketua Pemenangan Pemilu wilayah Sulawesi, Muhiddin Said angkat bicara soal mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah pengurus kader dan pengurus Partai Golkar Sulsel.
"Kita sangat prihatin melihat kondisi Golkar di Sulsel, termasuk mosi tidak percaya yang ditujukan atas kepemimpinan Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulsel," kata Muhiidn Said.
Muhiddin menilai, dirinya banyak melihat dan mengetahui perkembangan Golkar di Sulsel, dan mosi tidak percaya yang dilayangkan pengurus dan kader Golkar bentuk aspirasi yang harus disikapi ketua DPD I.
