Ditambahkan, berbicara tentang masa depan, tentu semua pihak perlu menimbang bagaimana dampak moda transportasi terhadap lingkungan. Kian hari, isu perubahan iklim mulai menunjukkan bukti-bukti.
"Kondisi ini lah yang menyebabkan. Sehingga sudah sepatutnya kita untuk beralih dan lebih fokus untuk memikirkan jangka panjang," pungkasnya.
Koordinator aksi nelayan Tallo, Andi Zulkifli, mengatakan sejauh ini belum ada pihak dari Balai Kereta Api maupun Pemprov Sulawesi Selatan yang melakukan dialog bersama, terkait potensi gangguan dan solusi alternatif keberadaan proyek perkeretaapian nasional di wilayahnya.
"Pada dasarnya kami tidak menolak adanya rel kereta api, tapi jika dipaksakan relnya landasannya di darat maka akan mengganggu mata pencarian nelayan Tallo, karena jalurnya memotong dari arah Biringkanayya menuju pelabuhan New Port, hal itu memutus jalur para nelayan yang melaut," ujar Zulkifli.
Zulkifli menambahkan, selain keberadaan rel darat ini juga akan mengancam daerah hunian para nelayan yang bakal tergusur dan kesulitan mencari hunian alternatif yang memiliki kemudahan akses melaut.
"Nelayan terancam akan tergusur akibat ulah mafia-mafia tanah yang akan mengambil untung dari pembebasan lahan dari proyek rel darat ini," tambah Zulkifli.
Zulkifli berjanji, jika aspirasi masyarakat nelayan Tallo tidak diakomodir oleh Balai Pengelola Kereta Api dan Pemprov Sulsel, maka ia akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar.
Terkait aksi warganya, Camat Tallo Alamsyah yang menemui warganya di Pantai Marbo mengatakan, aspirasi warganya harus diperhatikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena menyangkut sumber penghidupan mereka dari hasil melaut.
