"Sehingga diperlukan kerja sama dengan semua pihak terkait utamanya Pemprov Sulsel ikut mengawasi gerak-gerik ASN saat Pemilu 2024 nanti," ujar Laode.
Menurutnya, jika ASN diseret dalam arus politik praktis secara massif, dampaknya akan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan maksimal menjadi terganggu akibat kesibukan mengurusi dan ikut terlibat politik praktis.
"Lebih parah lagi kalau ada perilaku diskriminasi (ASN) disitu. Bahwa itu bukan pendukung mereka. Inilah yang sekarang kita cegah sebenarnya," paparnya.
Guna mencegah pelanggaran berulang, kata dia, Bawaslu Sulsel berupaya menekan angka pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan sosialisasi, koordinasi bersama stakeholder sebagai tindak lanjut menghadirkan pesta demokrasi lebih bersih dan berintegritas.
"Sekarang ini kita fokus dulu pada pencegahan-pencegahan memberikan kesadaran. Menurut kami, teman-teman ASN itu orang cerdas semua, paham bisa baca Undang-undang, tapi ada tarikan dari kiri kanan untuk mereka tidak netral," ujarnya.
"Makanya kita lakukan sosialisasi untuk penguatan kepada ASN, untuk tetap netral, karena itu menyangkut dengan pelayanan publik," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir berkomitmen menjaga marwah Pemilu. "Komitmen tersebut wajib dijaga sebagai konsekuensi dari tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanah UU Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu," singkatnya.
Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli meminta kepada jajaran penyelenggara Pemilu benar-benar bersih dan tidak melakukan politik praktis.
"Bawaslu saat ini sementara melakukan perekrutan Pengawas Kecamatan (Panwascam) sementara KPU akan penjaringan PPK dan PPS. Mereka harus memastikan bagaimana penyelenggara mereka yang paling bawah benar-benar bersih dan tidak melakukan politik praktis," tegasnya.
Sebelumnya, DKPP berharap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 tidak banyak perkara yang terjadi terutama di daerah-daerah.
