JAKARTA, RAKYATSULSEL - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengelola perhutanan sosial.
Tak tanggung-tanggung, melalui Tim Percepatan Program Perhutanan Sosial (TPPPS) PBNU, areal yang akan digarap mencapai 2 juta hektare.
“TPPPS PBNU menyiapkan tenaga pendamping di seluruh Pengurus Cabang (PC) NU untuk mendukung percepatan pengusulan Perhutanan Sosial seluas 2 juta hektare sampai tahun 2024,’’ kata Hadi Prayitno, Ketua TPPPS PBNU, di Kantor PBNU Jl Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Langkah kongkrit sebagai keseriusan mewujudkan program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan PBNU tentang Dukungan Program PSKL.
Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Dirjen PSKL Dr Bambang Supriyanto dan Wakil Ketua PBNU KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid di lantai 8 Kantor PBNU, kemarin.
Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri LHK Sitti Nurbaya dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tentang Pelestarian, Pemulihan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan di Indonesia.
Tutur hadir dalam kegiatan ini, Ketua PBNU Alissa Qutrunnada Wahid, Ketua Tim Percepatan Program Prioritas PBNU Bidang Ekonomi Arif Rahmansyah Marbun, Sekretaris Dirjen PSKL Dr Makhfud, perwakilan dunia usaha, dan LSM/NGO.
“Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU untuk membantu pelaksanaan program Perhutanan Sosial,’’ ujar Sekjen Kementerian LHK Dr Bambang Hendroyono.
“Ini merupakan kerja besar untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Warga NU dukung sepenuhnya,’’ kata Alissa Wahid.
Direktur Jenderal PSKL Kementerian LHK Dr Bambang Supriyanto pada sesi sosialisasi tentang Program Perhutanan Sosial (PPS) mengatakan, PBNU dan semua jejaringnya merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi mitra strategis bagi suksesnya PSKL.
