Hebat, PBNU Target Garap 2 Juta Hektare Perhutanan Sosial

  • Bagikan
PBNU Target Garap 2 Juta Hektare Perhutanan Sosial
Wakil Ketua Umum PBNU KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan(PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DrBambang Supriyanto menandatangani Perjanjian KerjasamaDukungan Program PSKL di lantai 8 Kantor PBNU Jl KramatRaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/11). Momen ini turut disaksikanoleh Ketua PBNU Alissa Wahid, putri Alm KH Abdurrahman Wahid.

‘’Kami mengajak agar PBNU dan semua jajarannya aktif mengelola program perhutanan sosial ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan,” kata Bambang.

Dipandu Ketua TPPPS PBNU Hadi Prayitno, sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) tersebut, antusias diikuti oleh ratusan jajaran Pengurus Wilayah (PWNU), PCNU dan Pengurus Ranting NU se-Indonesia. “Sangat besar manfaatnya bagi kemajuan ekonomi umat dengan mengoptimalkan pengelolaan program perhutanan sosial ini,” kata Bambang.

Bambang mengajak PCNU atau Pengurus Ranting NU dapat menjadi penggerak bagi pembentukan kelompok-kelompok tani yang akan mengelola perhutanan sosial di desa masing-masing. Bambang berharap, pengurus ranting NU menjadi pendamping bagi kelompok-kelompk tani untuk mengelola perhutanan sosial.

PBNU menyambut harapan Bambang ini dengan melalukan  percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial. “Kami menyiapkan tenaga pendamping dan melakukan percepatan pelaksanaan program ini,’’ ujar Hadi Prayitno. Dengan dukungan dan percepatan ini, hingga tahun 2024 TPPPS PBNU menargetkan pengelolaan PPS seluas 2 juta hektare.

Merujuk pada potensi komoditas yang telah dihasilkan dari pengelolaan atas 5,2 juta hektare areal PPS hingga November 2022, TPPPS PBNU akan mengembangkan empat komoditas unggulan. Yakni kopi, cengkih, jagung dan madu.

“Keempat komoditas tersebut dikembangkan dalam skala ekonomi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan jamaah NU yang sudah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial,” kata Hadi.

  • Bagikan