"Setelahnya mari susun strategi untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih. Apalagi, sekarang sudah lahir undang-undang mengenai perlindungan data pribadi sehingga akses data dari KPU akan sangat terbatas," imbuh dia.
Mantan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini meyakinkan bahwa Bawaslu RI sudah menyiapkan strategi utama terkait pemutakhiran data pemilih.
"Untuk menghadapi situasi tersebut, Bawaslu harus adaptif terhadap situasi. Data yang sifatnya digital tentu harus diikuti dengan pengawasan yang digital juga. Bersyukurlah Bawaslu memiliki SDM yang teruji, progresif, dan adaptif terhadap situasi yang cepat berubah ini," ujar dia. (Fahrul/Raksul/B).
