Mulai tahapan verifikasi berkas bakal calon hingga tes wawancara, KPU membuka pengaduan masyarakat. Ini bertujuan untuk menghindari adanya bakal calon yang berafiliasi dengan partai politik atau menjadi tim sukses calon tertentu.
"Sejak lolos administrasi itu sudah dibuka tanggapan masyarakat sampai masuk wawancara, KPU siap menerima laporan dengan adanya dugaan berafiliasi partai politik. Ini untuk menjaga bahwa tidak memihak," kata Fatmawati.
Maka dari itu, kata dia, untuk menjamin integritas bakal calon petugas badan Ad Hoc, setiap pendaftar harus memahami tugasnya terlebih dahulu. Di mana petugas badan Ad Hoc diikat payung hukum pasal 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
"Makanya persyaratan itu muncul bahwa kita diikat oleh payung hukum. Undang undang nomor 7 tahun 2017 ada pasal pidana yang mengatur tentang PPK, PPS, mana yang boleh dilakukan dan mana yang masuk pidana," ujarnya.
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, sejak dibuka 20 November lalu, pendaftar PPK sudah ada 683 orang. "Hingga hari ketiga total pendaftar 683 orang di KPU Makassar," kata Endang.
"Kami kedepankan integritas dalam proses ini. Apalagi petugas badan Ad Hoc merupakan ujung tombak dalam berjalannya pesta demokrasi akan datang," jelasnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar menemukan kendala dalam pendaftaran calon PPK dan PPS. Minimnya jaringan internet dan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu kendalanya.
