MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah berencana mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. Hal itu, berdasarkan pertimbangan dari data jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan. Jika dibandingkan pada saat tren kasus varian Omicron dan Delta.
Diketahui, Pemerintah telah memperpanjang kebijakan PPKM Level di Indonesia sejak tanggal 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, Rosmini Pandin mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima surat keputusan pencabutan PPKM Level.Sehingga, belum bisa mencabut PPPK Level yang ada di Sulsel.
"Kalau sepengetahuan saya itu, belum bisa dicabut menunggu keputusan dari presiden," ungkap Rosmini, Kamis (22/12).
Rosmini mengungkapkan tren kasus Covid-19 di Sulsel sudah cukup melandai. Di mana, kata dia, kalaupun ada kasus terkonfirmasi, pasien tidak mengalami gejala berat.
"Secara umum melandai, kadang naik kadang turun tergantung pada pemeriksaan. Tetapi alhamdulillah tidak terlalu sperti dulu, masih ada kita dapat (kasus) tapi gejalanya tidak terlalu berat," ujarnya.
Meski begitu, Ia menilai hal tersebut tetap harus diwaspadai. Apalagi, untuk saat ini jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) yang berkaca ditahun - tahun sebelumnya biasa terjadi lonjakan kasus Covid-19.
"Tapi belum ada instruksi (pencabutan) dari presiden tapi memang dikhawatirkan di masa nataru ada lonjakan," katanya.
Lanjut, Rosmini mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak lengah dengan kondisi yang ada saat ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Kita tetap harus berhati hati, kan harus masing-masing safety. Sampai Sekarang belum ada info (pencabutan) seperti itu. Harus protokol kesehatan dan vaksinasi," tukasnya.
Lebih jauh, Rosmini menyebut yang perlu diperhatikan saat ini adalah vaksinasi. Di mana, sasaran vaksinasi belum mencapai target.
"Tetapi kan sasaran vaksinasi belum mencapai target. Makanya itu yang paling penting untuk diselesaikan untuk saat ini. Kalau mengenai PPKM kita menunggu saja," bebernya.
Tak hanya itu, Rosmini menuturkan jika rencana pencabutan kebijakan PPKM Levle terlaksana, maka diperlukan peran seluruh pihak yang terkait untuk memberikan edukasi ke masyarakat. (Sasa/Raksul/B)
