MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyusunan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024 diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada potensi sejumlah dapil berubah dengan konsep kocok ulang penataan dapil.
Di mana sebelumnya, alokasi kursi dan peta dapil diatur dalam lampiran UU Pemilu. KPU berwenang bisa mengocok ulang dapil sehingga hal itu memberi dampak terhadap strategi maupun perhitungan partai politik (parpol) dalam menggaet suara pemilih pada Pemilu nanti.
Sekertaris Partai Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil mengaku siap jika nantinya terjadi perubahan dapil. Hanya saja perubahan dapil tersebut akan berpengaruh terhadap strategi partai.
"Tentu saja setiap perubahan kebijakan aturan main Pemilu, termasuk daerah pemilihan pasti akan kita sikapi dengan perubahan strategi pemenangan," kata Mudzakkir Ali Djamil, Jumat (23/12).
Ia berharap, dalam penyusunan penataan dapil KPU tetap mengundang parpol untuk memberikan saran dan masukan. Terutama, pengurus parpol sebab mereka tahu kondisi di dapil masing-masing.
"Kita berharap dalam penyusunan formasi dapil, pihak KPU mengundang partai untuk mendengarkan masukan," jelasnya.
Terpisah, Ketua Partai Buruh Sulsel, Akhmad Rianto mengaku tidak masalah jika terjadi perubahan dapil. Hanya saja perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap sejumlah aspek.
"Kami siap apapun yang telah ditetapkan oleh KPU, apabila terjadi perubahan dapil. Hal ini memang hanya akan mempengaruhi terhadap komposisi Bacaleg. Kami akan menempatkan Bacaleg dalam posisi yang tepat dan akurat agar dapat terpilih," ujarnya.
Bahkan Partai Buruh sebagai pendatang baru cenderung sepakat dengan adanya penataan Dapil secara keseluruhan. Apalagi sejumlah dapil telah dikuasai partai tertentu dengan indikator kader parpol yang menjabat Kepala Daerah.
"Penataan dapil ini menjadi menarik untuk dapat menguji Bacaleg nantinya, apakah betul-betul merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa. Perubahan dapil itu bukan menjadi masalah," tegasnya.
