KALENDER 2022 segera berakhir dan turun dari dinding. Setiap peristiwa pergantian tahun selalu diwarnai dengan sejumpun harapan. Paling sering diidamkan adalah hidup lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini berulang terus menerus dari waktu ke waktu. Harapan yang didambakan setiap insan untuk hidup sukses, termasuk mengharapkan usia yang panjang.
Sama halnya tahun yang akan pergi, tidak semua hal dikerjakan atau dituntaskan. Pasti menyisakan pekerjaan atau agenda yang terbawa hingga menyeberang ke tahun berikutnya. Pekerjaan yang tersisa itulah yang dijadikan sebagai ruang dan waktu untuk direnungkan sekaligus dijadikan pembelajaran.
Tahun 2023 tinggal menghitung hari. Situasi ini diprediksi banyak pihak bakal lebih banyak menyedot energi bangsa bersamaan dengan proses tahapan pemilu legislatif dan presiden yang dijadwalkan Februari 2024. Ekskalasi politik diprediksi bakal memanas pada situasi menjelang pesta demokrasi nasional lima tahunan tersebut.
Apalagi KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional sebagai peserta pemilu. Para caleg berjibaku menarik simpati rakyat melalui sosialisasi dan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang dinilai berpengaruh untuk meningkatkan elektabilitas.
Pengamat Politik, Adi Prayitno menyarankan kepada figur yang mau maju agar lebih banyak melakukan kunjungan atau berdialog dengan masyarakat. Safari politik seperti ini dinilai tepat untuk menaikkan elektabilitas.
Tentang calon presiden dan calon wakil presiden sejauh ini baru satu figur yang telah diumumkan ke publik. Sementara figur lain masih menunggu kongsi politik atau koalisi partai politik agar memenuhi syarat 20 persen sebagaimana disyaratkan undang – undang. Dalam konteks syarat mengusung calon, terdapat tiga partai politik yakni Demokrat, PKS dan NasDem yang telah menyatakan berkoalisi dan sepakat mengusung Anies Rasyid Baswedan.
Pada titik ini, suasana mulai memanas dengan isu pergantian menteri utusan Nasdem di kabinet yang tentunya tidak terlepas dari keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan di penghujung jabatannya karena Nasdem melakukan "Taruhan Politik". Apalagi dua partai politik yang ikut menyatakan dukungan ke Anis Baswedan belum menemukan konsensus di internal yang tentu ada hukum penawaran dan permintaan dalam Keputusan Politik.
