MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah siap memberikan sanksi ke Andi Azizah Irma Wahyudiyati. Alasannya, Kader Demokrat tersebut belum memberikan kejelasan soal statusnya sebagai keluarga besar partai berlambang mercy.
Apalagi, ada desas-desus dirinya akan meninggalkan partai Demokrat setelah namanya tidak terdaftar sebagai calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Sulsel.
"Kita tetap berkomunikasi dan kami mengharapkan yang bersangkutan mau bicara terbuka dan jujur dan bisa bicarakan dengan baik," kata Ni'matullah, Selasa (16/5).
Sanksi tersebut, kata Wakil ketua DPRD Sulsel ini berupa Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun, hal itu masih urung dilakukan lantaran masih memungkinan Irma dimasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) jika dia melakukan komunikasi.
"Pasti ada konsekuensinya (PAW)," bebernya.
Pada Pemilu 2024 mendatang, partai berlambang mercy ini akan berusaha menghadirkan anggota legislatif di DPRD Provinsi yang bisa bekerja dengan baik dan membela kepentingan masyarakat.
"Karena Demokrat memiliki misi ada perbaikan dan perubahan dan kami ingin mau mendapatkan kursi signifikan baik itu di Kabupaten maupun provinsi," bebernya.
Namun Ni'matullah tidak ingin memberikan berapa kursi dia targetkan, walau pemilu 2019 lalu Demokrat Sulsel memperoleh 10 kursi dari 11 Daerah Pemilihan (Dapil).
"Kami tidak ingin bicara perolehan kursi, kami kami targetkan Demokrat harus memperoleh minimal 15 persen suara," jelasnya.
Disinggung apakah ada anggota DPRD seperti Andi Irma yang tidak menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai kandidat petahana. Ni'matullah menyebutkan sampai saat ini tidak.
"Tidak ada semuanya mendaftar. Bahkan ada anggota DPRD Kabupaten/kota naik ke Provinsi," jelasnya. (Fahrul/B).
