JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Jelang pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto pada 14 Februari 2024 mendatang, para petahana diprediksi rawan tumbang.
Hal tersebut terjadi lantaran dipengaruhi oleh opini publik yang tidak begitu baik terhadap kinerja lembaga DPRD, maupun kenerja personal sejumlah para petahana saat ini.
Lembaga DPRD dan sejumlah para petahana dinilai bagian dari kegagalan pemerintah kabupaten dalam hal pengentasan kemiskinan, yang dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 50,59 ribu jiwa, dengan presentase kemiskinan mencapai 13,73 persen, yang saling tindis dengan Kabupaten Pangkep sebagai daerah termiskin di Sulsel, yang dimana Pangkep secara presentase lebih tinggi dari Jeneponto, yakni 13,92 persen, namun jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit dibandingkan Jeneponto, dengan angka 47, 53 ribu jiwa.
"Iya DPR juga gagal, gagal dalam fungsinya, melihat kondisi yang terjadi dengan data, data yang harus diakui ya ini data BPS loh, kira- kira data apa yang bisa dipercaya?, data BPS adalah data yang diakui oleh negara, suka tidak suka, itu harus diterima. Harusnya DPR melakukan intervensi terhadap ini, harusnya sudah lama duduk bersama dengan pihak- pihak terkait menyelesaikan persoalan ini, "ujar politisi sekaligus mantan Anggota DPRD Jeneponto, Andi Baso Sugiarto kepada Rakyat Sulsel baru- baru ini.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Imam Taufiq yang coba dimintai tanggapannya mengenai apa saja peranan dan kerja nyata anggota DPRD Jeneponto dalam hal pengentasan kemiskinan di daerahnya selama ini, Rabu (7/6/2023) siang, hanya mengungkapkan bahwa sebaiknya hal tersebut ditanyakan ke pihak Pemkab Jeneponto.
"Kalau terkait pengentasan kemiskinan mungkin lebih tepat kita tanya ke pihak eksekutif, apalagi sudah memasuki enam bulan terakhir periode pemerintahan," kata Imam.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Kaharuddin Gau mengungkapkan pihak DPRD telah bekerja dengan baik dan maksimal, termasuk dalam hal pengetasan kemiskinan di Jeneponto.
