Pemerintah Desa dan Kelurahan mesti Optimalkan E-Goverment

  • Bagikan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh Saleh (dok)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Penerapan pronsip E-Goverment tentu menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pembangunan Desa yang tentu dapat menjadi pedoman dan referensi untuk terus menjalankan program pembagunan kedepannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh Saleh menuturkan, prinsip e-goverment pada tingkat desa maupun kelurahan sendiri merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang bagus.

Kata dia, wujud tata kelola pemerintahan kelurahan maupun desa yang baik itu mampunya para pemerintah untuk memahami segala aspek pada suatu desa maupun kelurahan yang dipimpinnya.

"Terkait dengan kewilayahannya, terkait dengan potensi desanya, inovasi desanya terkait dengan bagaimana bisa mengembangkan desa atau pun kelurahannya menjadi desa yang berkembang dan maju," jelasnya saat dikomfirmasi, Selasa (4/7/2023).

Bahkan kata dia, untuk merealisasikan hal demikian, pihaknya juga telah melakukan lomba desa dan provinsi dan sudah sudah menjadi prioritas untuk dinas PMD.

Ia menuturkan, hal itu bertujuan untuk memantik desa dan kelurahan lainnya bagaimana meneraokan bentuk pemerintahan yang baik dan terus memiliki rencana pembangunan yang berkesinambungan.

"Hari ini itu sudah dilakukan penetapan desa dan kelurahan terbaik yang kemudian akan direkomendasikan ke kemendagri sebagai pereakilan regional untuk lomba tingkat nasional," sebutnya.

"Mudah mudahan bisa memotivasi desa atau kelurahan lain di sulsel," pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas PMD Sulsel A.M Akbar mengatakan, sebelumnya lomba desa dan kelurahan ini dilakukan pada 24 kabupaten dan kota di Sulsel.

Hanya saja kata dia, untuk tahun ini hanya 8 daerah yang melakukan penyetoran administrasi profil kelengkapan desa dan kelurahan, sebelum penentuan 10 besar desan dan keluarahan terbaik.

"Tahun 2023 ini ada 8 kabupaten kota yang kami nilai prosedurnya mereka menyetor secara administrasi profil kelengkapan desa dan kelurahan, baru menentukan 10 besar. Tapi ternyata dari 10 besar desa dan kelurahan, memang sangat minim peserta," bebernya.

Ia mengutrakan, Adapun kabupaten yang ikut itu adalah kabutpaten Barru diwakili kelurahan Takalasi, Kota Pare-pare kelurahan labukka, Luwu Utara kelurahan Sidomukti, Luwu Timur, Gowa dengan 2 kelurahan, Bontolompo sama desa Pakkato, Sinjai, Pangkep juga 2 lokasi, dan Kota Makassar.

"Ada tahapan yang sudah ditetapkan dari kementrian dalam negeri bahwa penilaian provinsi sebenarnya di bulan Juni, cuman kemarin kami mau maksimalkan terpotong dengan cuti bersama. Makanya kita full kan di hari Sabtu Minggu kemarin. Harusnya hari ini kita sudah menetapkan juara 1,2,3," ungkapnya.

Terpisah, Panelis Penilaian lomba desa dan kelurahan Dinas PMD Sulsel, Prof Murtir Jeddawi mengatakan bahwa penilaian dalam lomba desa terbaik yang sedang terselengara itu terdiri dari penilaian administrasi, penilaian lapangan dan wawancara.

"Tahapan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kepasitas kepala desa maupun lurah dan perangkatnya untuk mengaplikasikan menejerial pemerintahan, pengecekan apa yang mereka telah lakukan, dengan arah segala program itu berkesinambungan," jelasnya.

Ia memaparkan, Peningkagan potensi desa maupun wilayah itu mesti dilakukan dengan menejerial.

"Tapi saya tadi kejar mereka (peserta) kan paradigmanya adminsitratif, jadi semua yang dilakukan itu harus di buktikan dengan bukti bukti andimistarsi dan rencana pembangunan itu bisa dikimati oleh generasi selanjutnya tidak hanya sebuah cerita saja," paparnya.

"Dan ini lebih kepada kualitas dan kapabilitas para perangkat pemerintah desa maupun kelurahan," pungkasnya.

Sekedar informasi, adapun desa yang bakal mewakili Sulsel untuk lomba dan kelurahan tingkat nasional, yaitu desa Barania kabupaten Sinjai dan untuk kelurahan itu Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar. (Abu Hamzah/B)

  • Bagikan