MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid meluruskan soal hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang dianggap memberi mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).
Nurdin menyebut anggapan itu keliru. Dia menjelaskan hasil keputusan yang benar adalah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan capres dan arah koalisi Golkar.
"Putusannya adalah, Munas memberi mandat kepada Airlangga, kepada ketum, untuk mencari capres maupun cawapres," kata Nurdin dalam program The Political Show TV nasional.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandi Idris pun mengiyakan pernyataan Waketum DPP Golkar tersebut. Menurutnya isu Munaslub Golkar hanya berkaitan dengan bagaimana Golkar menentukan Capres atau Cawapres dan arah koalisi.
"Hingga kini kan belum ada sikap pak Ketum maju Capres atau tidak. Cuma yang masalah itu, yang mengatakan bahwa musti ini segera Munaslub. Karena kalau tidak kan Golkar tertinggal," kata Arfandi.
Menurutnya, soal desakan Munaslub hanya dari oknum tertentu. Masalahnya ini karena DPP tidak pernah menerangkan apa sih masalah? Kader kan hanya menginginkan kejelasan.
"Apa masalah, kenapa tidak jadi calon presiden padahl kan sudah ada mandat Munas untuk menentukan Capres. Apa masalahnya? kenapa tidak jadi? Selaku parpol, tentu harus pilih kader terbaik yang harus jadi presiden. Tergantung kinerja partai. Kenapa harus terjebak dengan isu-isu diluar," jelas Arfandi.
"Harusnya dia maju dong. Baru kita angkat jempol. Kenapa dia harus maju, karena itu amanah partai melalui musyawarah nasional. Kalau kau tidak maju itu mulai tanda tanya. Karena kau tidak jalankan amanah," lanjutanya.
Dikatakannya, seharusnya tidak ada polemik di situ, kalau ketua umum ini menyampaikan bahwa dia akan mendeklarasikan diri menjadi calon presiden. Partai ini sudah harus menentukan sikap.
"Kalau memang tidak bisa yah tidak diminta pun saya harus mengambil sikap. Itukan baru top. Dari pada mengamuk-mengamuk. Ketemu sana ketemu sini tidak ada ujungnya," jelas dia.
