Selain nama itu, Inspektur Utama Setjen DPR RI dan mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang.
Kaitan hal ini, Pengamat sosilogo Politik Unhas, Andi Haris menyebutkan, Pj Gubernur sejatinya memiliki track record yang baik. Khususnya tidak pernah bersoal hukum, terlepas dari apa latar belakangnya.
"Kita tidak bisa liat latar belakangnya, sekarang era reformasi semua calon dari latar belakang apa saja semua peluangnya sama. Tapi kita melihat bagaimana rekam jejaknya selama ini. Kontribusi kepada masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Terpenting kata Pengajar Sosiologi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar ini, Pj Gubernur akan menjalankan roda pemerintahan di masa momentum politik.
"Sehingga Pj Gubernur diperlukan betul - betul memiliki integritas," jelas akademisi Fisipol Unhas itu.
Selain harus netral di Pemilu, tentu harus melakukan kegiatan - kegiatan pembangunan di masyarakat. Itu kiranya harus dilakukan. Dia juga harus netral dalam mengawal nanti pemilihan Gubernur.
"Bagaimana pun juga seorang pejabat itu harus netral tidak bisa ke mana mana," jelasnya. (Yad/C)
