MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Konten kreator yang terkenal kerap mengkritisi isu-isu politik maupun kebijakan pemerintah yang tak berpihak, Rijal Djamal turut meramaikan pertarungan kancah perpolitikan di Sulawesi Selatan.
Rijal yang memutuskan maju berkompetisi lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya, percaya diri menyasar Dapil tiga yang meliputi Gowa Takalar, bahkan dengan mantap menunggu keputusan partai untuk mengisi Komisi E atau Komisi B yang akan menjadi tempat pengabdiannya jika kelak diberi amanah duduk sebagai wakil rakyat di Pemilu 2024 nanti.
Berawal dari keresahannya selama ini hanya menjadi pemikir, dan dukungan dari banyak pihak, Rijal mantap meninggalkan zona nyaman.
"Saya memutuskan meninggalkan zona nyaman hanya sebagai konten kreator, di sini tantangannya seberapa mampu menghadapi situasi politik yang selalu dianggap kotor," ucapnya.
Dengan ciri khasnya berbagi pantun, Rijal mengemas dirinya sebagai politikus yang bukan hanya memiliki logika tetapi juga disertai etika dan estetika. Ia bercerita, keputusannya mencoba keberuntungan ikut berkompetisi berebut kursi DPRD Provinsi salah satunya ingin mengubah stigma buruk masyarakat tentang dunia pemerintahan.
"Orang-orang berpikir bahwa saya hanya bisa merubah persepsi, tidak bisa merubah keadaan dengan hanya menjadi konten kreator. Banyak yang menyarankan saya harus masuk ke dalam dunia politik dan menchallenge sendiri," kata sosok yang punya slogan "Anu Bae'ji" ini..
Rijal ikut membeberkan alasan mengapa memilih melenggang di DPRD Dapil 3 Gowa-Takalar, sebab kedua kabupaten ini merupakan Kabupaten penyangga Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan.
"Fokusnya ketika Kabupaten dekat dengan ibukota akan mengalami kemajuan. Kemajuan ini akan terhambat jika tidak diberikan perhatian lebih terhadap sumber daya di daerah tersebut. Selanjutnya peluang terpilih lebih besar apalagi saya penggiat desa, di Makassar tidak ada desanya," ujarnya.
Yang terpenting menurut Jamal, bukan semata-mata daerahnya tetapi bagaimana politisi memiliki gagasan besar atau cita-cita. Jika politisi tidak memiliki itu, maka nanti tidak bisa apa-apa karena jika terpilih kita tidak kembali belajar, tetapi langsung action.
"Jika terpilih nanti saya akan berbeda dengan orang lain, pertama karena saya anak muda yang mengedepankan gagasan kreativitas, teknologi, transparansi dan integritas muda," tegasnya
Rijal menanggapi seputar isu kendaraan politiknya yang berubah haluan dari PPP ke PKB. Menurutnya PKB adalah partai yang mengusung keberagaman dan menjadi partai yang membuat perbedaan tidak ada.
"Sebelumnya saya memang menjadi bagian dari PPP, namun saya mengundurkan diri karena persoalan pekerjaan. Yang menjadi indikator juga adalah apakah kita dibutuhkan dan apakah kita berkembang, itu menjadi indikator. Ada komitmen yang tidak terjalin dengan Ketua PPP dan saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah pengurus PPP di medsos. PPP banyak memberi saya pelajaran dan tantangan luar biasa. Kita tetap baik bahkan dengan semua partai, saya butuh yang membutuhkan saya dan saya juga butuh rumah yang dimana saya berkembang di situ," beber Rijal.
"Ini perbedaan prinsip saja jika ada yang berasumsi begitu, dia tidak dewasa berpolitik. Soal ditanya apakah saya menjadi wakil partai atau wakil rakyat, maka saya wakil kedua-duanya dengan memperjuangkan komitmen cita-cita jelas tetapi tidak keluar jalur. Yang kedua Saya diberikan ruang buat ekspresi dan berkreasi apalagi terhadap kebebasan berpikir itu yang menjadi pertimbangan dan karya-karya yang saya buat juga dihargai di PKB,"ungkapnya.
Terakhir Rijal akan membawa tiga konsep untuk melaju di pemilihan mendatang, yakni konsep modern, keberpihakan dan pemberdayaan.
"Pertama saya akan membawa konsep modern dimana saat ini sedang ada digitalisasi atau digital politik di mana ada gerakan-gerakan perubahan diawali gerakan media sosial ini yang tidak dimiliki anggota DPRD yang lain sehingga saya akan mengusung ini. Yang ke dua adalah keberpihakan yaitu berpihak kepada suara rakyat salah satu indikatornya melalui digital yang akan saya modivikasi sedemikian rupa dan tidak banyak dilakukan anggota DPR di Indonesia. Yang paling penting ketiga adalah pemberdayaan masyarakat intinya kalau kita beraktivitas di dunia politik 50 persen waktu untuk masyarakat," tutupnya. (Hik)
