"Kalau di SMA/SMK, Madrasah Aliyah atau sederajat, tidak semua mempunyai hak pilih. Tapi, kalau di kampus atau perguruan tinggi semuanya masuk jadi pemilih," kata August.
Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgia Carolina Van Harling mengatakan, rentang waktu masa kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari dilakukan dengan metode kampanye dengan metode secara terbatas. Sedangkan, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, dan pemasangan iklan media massa baik cetak dan elektronik.
"Pemasangan alat peraga tempat umum, iklan media massa serta debat pasangan calon difasilitasi oleh KPU. Sedangkan metode kampanye lainnya dibiayai peserta pemilu melalui dana kampanye," ujar Melgia.
Sekretaris Partai Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil menyambut baik kampanye dalam kampus. Menurut dia, hal itu akan memberikan keleluasaan kepada figur maupun caleg dalam melakukan sosialisasi. Meski demikian, pihaknya juga belum tentu melakukan sosialisasi di internal kampus. Alasannya, kata dia, masih banyak agenda partai dilakukan bersama masyarakat di luar jenjang pendidikan.
"Untuk sosialisasi, kami lebih banyak bersama masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi, belum saatnya di kampus," kata Mudzakkir.
Adapun, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sulsel, Azhar Arsyad ikut menyambut baik kampanye atau sosialisasi di kampus. Namun, kata dia, bentuknya harus mengedukasi serta menyebarkan program.
"KPU membuka ruang sebesar-besarnya pada peserta pemilu termasuk parpol. Tapi, khusus di dunia pendidikan sifatnya mengedukasi," kata Azhar.
Menurut dia, secara kepartaian juga belum mengatur jadwal untuk menyisir kampus. Hanya saja jika kelak capres dan cawapres usungan PKB melakukan sosialisasi atau kampanye di kampus, maka sebagai kader mengambil bagian untuk andil dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa.
"Kami akan siapkan ruang khusus kepada capres atau cawapres bersama mahasiswa untuk mendengar program yang ditawarkan," imbuh Azhar.
Ketua Partai Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras menilai lingkup kampus menjadi bagian terpenting untuk mengedukasi mahasiswa atau kategori pemilih pemula untuk mengetahui program capres maupun visi-misi.
"Saat ini pemilih-pemula di kalangan kampus banyak. Maka sangat memungkinkan capres bisa masuk kampus menyampaikan visi-misi. Ini menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat kampus," ujar Andi Iwan.
Sementara itu, Sekretaris Partai Perindo Sulsel, Hilal Syahrim berpendapat lain. Menurut dia, sejatinya aturan lama tentang kampanye tetap layak diterapkan.
"Sarana pendidikan terutama kampus itu daerah netral. Tidak perlu ada kampanye di perguruan tinggi," kata Hilal.
Hilal menyebutkan mahasiswa itu seharusnya hanya sebagai sosial kontrol bagi seluruh peserta pemilu. "Kalau dibiarkan kampanye di kampus akan rawan konflik antara sesama mahasiswa, karena ada kepentingan partai politik," ujar dia.
Hilal mengakui sebagian besar politisi saat ini pernah menjadi aktivis-aktivis kampus. "Ketika masuk kampus, akan ada konflik kepentingan dan bisa terjadi perpecahan sesama warga kampus," kata Hilal.
Bagi Partai Perindo Sulsel, kata dia, kampus tidak terlalu penting dijadikan lokasi kampanye atau sosialisasi partai politik. Karena dia akui masyarakat kampus saat ini sudah cerdas dan terdidik.
"Artinya mereka sudah paham walaupun peserta pemilu tidak melakukan kampanye. Mereka pasti mengikuti perkembangan sehingga tidak perlu rasanya kampanye di dalam kampus," imbuh dia.
