MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia memperkirakan penyebaran informasi politik yang tidak benar akan meningkat menjelang Pemilu 2024. Targetnya adalah penyelenggara.
Maraknya hoaks politik menjadi ancaman bagi demokrasi sebab mampu mendelegitimasi proses pemilu dan mengubah sikap masyarakat menjadi negatif mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum dam Badan Pengawas Pemilu.
Koordinator Wilayah Mafindo Makassar, Andi Fauziah Astrid mengatakan, hoaks politik diprediksi akan meningkat di Pemilu 2024. Indikatornya adalah hasil riset dalam tiga bulan antara Maret dan Mei tahun ini. Menurut Fauziah, sudah ada sekitar kurang lebih 500 konten hoaks politik yang tersebar di jagat digital. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan Pemilu 2024.
"Bayangkan saja sampai September ini ribuan konten dan informasi hoaks telah tersebar. Jumlahnya akan terus meningkat ke depannya," ujar Fauziah di sela-sela Kelas Prebunching di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Kamis (14/9/2023).
Fauziah mengatakan, hoaks dan ujaran kebencian juga bisa menimbulkan risiko perpecahan di masyarakat. Melalui Kelas Prebunking, diharapkan para penyelenggara di KPU Makassar dapat mencegah dan mengantisipasi peredaran misinformasi dan disinformasi untuk meredam potensi penyebaran hoaks.
"Kami berharap melalui pelatihan ini para peserta memahami peta disinformasi Pemilu, memahami urgensi prebunching dan mampu menyusun strategi dan produksi konten prebunching," ujar dia.
"Setelah kegiatan ini diharapkan peserta sudah bisa melakukan cek fakta sendiri dan membantu men-share informasi valid mengenai Pemilu ke teman-temannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid," sambung dia.
Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi mengapresiasi Mafindo Makassar karena telah mengajak KPU Makassar bekerja sama dalam menyelenggarakan Kelas Prebunching yang sangat penting khususnya di momen Pemilu 2024. Menurut dia, selalu ada celah bagi hoaks politik menyebar ke ruang digital, dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Salah satu entitas yang sering menjadi bahan narasi hoaks adalah penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu.
"Serapi apapun dan setransparan apapun desain pemilu yang dilakukan pasti selalu akan muncul tuduhan KPU dan Bawaslu curang. Apapun hasil pemilu kesimpulannya hanya satu, KPU dan Bawaslu curang," ujar Farid.
