"Padahal rasionalitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kehidupan politik demokratis," ujar dia.
Menurut Asratillah, hoaks sangat rawan dimainkan di pemilu dan pilkada karena seringkali merupakan upaya sengaja dan terorganisasi untuk menciptakan misinformasi dan disinformasi politik.
"Dalam hoaks ada fakta yang dipelintir, bahkan ketersinggungan pihak tertentu yang dibesar-besarkan," kata Asratillah.
Dia mengatakan, mis-informasi yang menyebar cepat di ruang publik, akan memicu kebingungan masyarakat bahkan konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Dalam konteks pemilu, hoaks tentu akan membuat pemilih kita sulit menimbang-nimbang secara rasional terhadap pilihan kandidat yang ditetapkan KPU.
"Hal ini berujung pada kesimpulan yang tidak matang dalam mengambil keputusan, baik dalam hal pemberian suara, ataupun menentukan sikap terhadap peristiwa politik tertentu," ujar dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto mengatakan jelang pemilu dan pilpres, kampanye hitam atau hoaks akan semakin besar, terutama pembunuhan karakter baik itu calon presiden maupun partai politik.
"Sekarang ini sudah masuk era pertarungan, sehingga orang-orang mulai menjatuhkan dan berusaha mendapatkan keuntungan dari pembunuhan karakter tersebut," ujar Andi Ali.
"Saat ini sudah dilihat pembunuhan karakter tersebut baik itu kepada Anies maupun Ganjar, begitu juga dengan partai. Ini semua akan saling membalas," sambung dia.
Dengan mudahnya informasi melalui media sosial kata dia semua orang juga muda untuk mengakses, bahkan kata dia, jelang pemilu dan pilpres akan semakin masif. "Kami minta media-media untuk memberikan edukasi ke masyarakat," ujar Andi Ali.
Bahkan, kata dia, saat ini keberadaan akun-akun anonim sangat sulit dilacak dan akun-akun anonim tersebut menjadi penyebar pemberitaan hoaks atau kabar bohong. Akun-akun seperti inilah kata Andi Ali sangat sulit untuk dideteksi oleh Bawaslu.
"Bawaslu hanya bisa mengimbau dan hanya bisa mengawasi akun-akun miliki kandidat," kata dia.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pada 14 Februari 2024 nanti ada perhelatan pemilihan presiden berpotensi lebih banyak terjadi penyebaran informasi hoax ketimbang pemilihan legislatif.
"Yang paling diserang hoaks itu adalah pribadi orang, calon presiden dan ini akan terulang seperti Pilpres 2019," kata Rahmat Bagja dalam seminar nasional yang dilakukan Peradi di Hotel Claro Makassar, akhir Agustus lalu.
Menurut dia, partai politik tidak akan terlalu banyak mendapatkan serangan hoaks karena yang menarik pada pesta demokrasi saat ini adalah Pilpres. Itu sebabnya dia meminta seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi bohong pada pemilu nanti. (*)
