MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Belum cukup satu bulan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulsel, kini Bahtiar Bahruddin mendapat kritikan dari DPRRD Sulsel.
Lewat pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna i DPRD Sulsel, Senin (25/9/2023). Mayoritas fraksi memberikan saran dan masukan agar Pj. Gubernur fokus pada apa menjadi problem belakangan ini.
Pandangan fraksi PKS disampaikan Isnayani mengatakan, ada beberapa hal menjadi perhatian dari pemerintah Sulawesi Selatan.
Terkait penyelesaian utang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum melihat beberapa penjelasan penting terkait penyelesaian utang tersebut. Total nilai Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,89 Triliun.
Utang Pemerintah Provinsi yang jatuh tempo akan dibebankan pada program/Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya yang belum dijelaskan oleh Pemerintah Provinsi dalam nota keuangan adalah penyelesaian utang belanja dan transfer sebesar Rp1.07 Triliun.
"Yang terdiri dari 358 Miliar utang belanja modal dan lainnya serta 720 miliar utang beban transfer ke pemda/pemkot sebagai DBH hasil pajak yang belum diserahkan," ungkapnya.
Pihaknya melihat pada nota keuangan Perubahan APBD. Pemerintah Provinsi menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4.9 Triliun. Bila dihitung dari persentasi bagi hasil, maka setidaknya Pemerintah Provinsi memberikan hak/bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp2.1 Triliun dihitung dari 11 bulan penerimaan pajak untuk tahun Anggaran 2023.
Dengan kata lain pemerintah provinsi kurang menganggarkan belanja bagi hasil ke kabupaten/ Kota sebesar Rp900 M yang akan berdampak, pemerintah akan memiliki hutang transfer sebesar Rp900 M bila dilihat historinya dari tahun 2021 hutang sebesar Rp600 M, tahun 2022 hutang sebesar Rp700 M, dan berpotensi tahun 2023 sebesar Rp900 M.
"Berkenaan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp406, kami ingatkan agar pemerintah Sulawesi Selatan lebih cermat, konsisten dan akan memprioritaskan penyelesaian program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk diselesaikan terlebih dahulu, Seperti permasalahan infrastruktur dasar. Kami mohon jadi perhatian," jelasnya.
