Selain itu, sarana infrastruktur lain yang juga patut mendapat perhatian adalah sarana air bersih, dampak el nino yang panjang ini telah dirasakan dibeberapa sektor, kekeringan panjang sehinggah ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan. Untuk itu kami harap pemerintah serius menangani permasalahan air bersih tersebut.
Demi stabilitas pemerintahan dan hadirnya pelayanan masyarakat yang lebih humanis, kami mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan recovery ASN, ASN yang di mutasi, demosi bahkan nonjob merupakan masalah serius yang butuh penanganan khusus pergeseran penempatan ASN.
"Itu harus tetap sasaran dengan harapan mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, ini tentu sangat mempengaruhi kinerjanya," tukasnya.
Sedangkan, fraksi PPP disampaikan Imam Fauzan Amir Uskara terkait dengan perubahan asumsi kebijakan dalam perubahan APBD TA 2023 yang terfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pemulihan ekonomi.
Ada beberapa catatan yang penting dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada rapat Paripurna yang terhomat ini, terutama sekali berkaitan dengan Ranperda Perubahan APBD TA 2023 sebagai berikut.
Fraksi PPP memohon informasi dan tanggapan terkait carut marut mutasi dan demosi ASN Pemprov yang mendapat protes dari pihak yang merasa dirugikan,
"PPP mengharapkan ada langkah taktis Bapak Gubernur untuk menagani secara bijak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi," harapnya.
Berdasarkanhasil rapat evaluasi komisi-komisidewan maka ditemukan tingkat realisasi APBD 2023 masih sangat lambat hal ini banyak disebabkan oleh kebijakan-kebijakan.
Mutasi yang dilakukan menghambat berjalanya progres realisasi APBD secara administrasi SK KPA dan lain-lain belum dikeluarkan dalam batang tubuh APBD 2023.
