Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov Sulsel agar proyeksi pendapatan dan anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Perubahan harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional.
"Hal ini karena masih banyaknya OPD yang belum mencapai target serta program yang telah terlaksana tapi tidak dibayar pada APBD tahun 2022 yang lalu sehingga berimplikasi pada utang," katanya.
Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov Sulsel untuk memprioritaskan pelunasan utang kepada pihak ketiga dan hak keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum terbayar. Hal ini penting untuk memastikan kedepan postur anggaran kita lebih sehat dan tersistematis Kami meminta penegas PJ Gubernur terkait hal ini.
Fraksi Partai Gerindra mendorong Penerapan prinsip Adaptif Governance dalam mengantisipasi dampak El Nino yang mengancam ketersediaan air dan gagal panen bagi warga.
Fraksi partai Gerindra meminta PJ Gubernuragar Pembahasan APBD Perubahan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi secara komprehensif sistim pembahasan dan penetapan APBD pokok maupun perubahan.
"Sehingga tradisi melakukan Parsial Anggaran dapat diminimalkan pelaksananaannya. Seringnya melakukan parsial merupakan indikasi pembahasan dan penetapan APBD yan tidak normal, bahkan cendrung amburadul," desaknya.
Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada PJ Gubernur dan jajaran di Pemprov Sulsel pentingnya menerapkan prinsip checks and balances pada perencanaan anggaran.
Dimana pada prinsipnya sumber perencanaan program pada APBD bersumber dari Hasil Musrembang dan aspirasi melalui Pokok pokok fikiran DPRD. Sehingga sejak awal usulan dari kedua hal tersebut harus menjadi prioritas dalam perumusannya.
Sejauh ini tim anggaran Pemprov lebih memprioritaskan pada hasil musrembang saja sehingga saat pembahasan di DPRD semakin rumit yang menyebabkan postur APBD perubahan maupun APBD pokok menjadi tidak normal yang berimplikasi pada tidak terealisasinya program dan menyebabkan adanya utang. Mohon tanggapan PJ Gubernur
