Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandi Idris juga mengatakan Pj. Gubernur melakukan refocusing terhadap anggaran di setiap OPD. Bahkan sebagian besar anggaran kegiatan OPD dipangkas.
Ia mengungkapkan, mitranya di Biro Hukum saja dengan tugas yang sedemikian banyak, kini hanya memiliki anggaran cuma sekitar Rp2 miliar di RAPBD 2024. "Itu sudah keseluruhan. Padahal banyak hal yang Biro Hukum tangani," kata Arfandi.
Lanjutnya, untuk Biro Pemerintahan yang mengurus pengangkatan penjabat struktural, evaluasi pejabat dan punya tugas banyak, itu cuma dijatah Rp2 miliar dalam waktu 1 tahun.
"Begitu juga di Dinas Kominfo, tahun lalu postur anggaran itu sekitar Rp60 miliar. Sekarang itu Kominfo itu tinggal Rp32 miliar. Ini di Kominfo yang menangani media dengan besaran itu apakah cukup," ungkap Arfandi.
Sedangkan, Biro Umum itu anggarannya sama dengan tahun kemarin. Dimana tahun 2023 kemarin itu sekitar Rp152 miliar. Jadi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Itu Rp152 miliar jangan dikira banyak. Ini 152 miliar termasuk gajinya pegawai di kantor gubernur. Itu untuk bayar gaji dan pemeliharaan," tuturnya.
Kemudian, anggaran untuk Satpol itu Rp27 miliar. Dimana disitu honornya. Dalam setahun saja honornya dan operasionalnya.
Selanjutnya, yang bertambah itu di Kesbangpol. Karena disitu ada anggaran hibah untuk KPU dan Bawaslu. Totalnya itu sekitar Rp500 miliar lebih.
"Kalau di Inspektorat. Ini masih belum sesuai dengan mandator expending. Kalau mandator expendingnya itu inspektorat minimalnya anggarannya sekitar Rp60 miliar, tapi sekarang dia cuma Rp50 miliar ada kurangnya, karena biaya-biaya pengawasannya itu besar," tutupnya. (Yadi/B)
