JAKARTA, RAKYATSULSEL - Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) peringati Jokowi yang makan malam bareng Prabowo Subianto, singgung netralitas Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai sorotan usai makan malam bareng Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Tudingan Jokowi berpihak dan tidak netral pun makin menguat dengan pertemuan tersebut.
Apalagi sebelumnya TKN Prabowo-Gibran sesumbar bahwa Jokowi mendukung capres-cawapres nomor urut 2 itu.
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal netralitas di Pilpres 2024.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan bahwa prestasi Jokowi selama ini bisa terganggu jika tidak netral dalam Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Cak Imin menanggapi pertemuan empat mata Jokowi dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
"Ya kalau kita sih kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus."
"Jangan sampai prestasi-prestasi-nya terganggu dengan ketidaknetralan,” kata Cak Imin saat di Gedung Olah Raga (GOR) Madrasatul Qur'an, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).
Meski demikan, ia menganggap pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah suatu hal yang wajar antara Presiden dan Menteri.
"Menteri sama Presiden kan biasa saja ketemu," ucapnya.
Cak Imin pun memilih tak berkomentar lebih atas pertemuan Jokowi dan Prabowo semalam.
Di sisi lain, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tampak lebih sedikit keras bereaksi atas pertemuan Jokowi-Prabowo.
Ganjar justru menganggap pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah suatu bentuk keberpihakan di Pilpres.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menantang Jokowi untuk memberi penegasan soal keberpihakan di Pilpres 2024.
"Kalau buat saya itu pasti sudah menunjukkan sikap berpihak gitu ya."
"Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa 'Iya saya berpihak'," kata Ganjar usai acara Deklarasi Dukungan Forum Betawi Rempug (FBR) di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (6/1/2024).
Ganjar menilai, pertemuan Jokowi sebagai kepala negara dengan kontestan Pilpres telah mencederai etika politik.
"Iya memang kita punya problem etika gitu kan. Kan ada yang tidak setuju dengan etika," ujarnya.
Ganjar pun mengaku khawatir jika keberpihakan Jokowi bisa memberi rentetan dampak buruk lainnya.
Yakni adanya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan ketika sudah tidak netral.
"Kekhawatiran kita adalah ketika semua menyalah gunakan, penyalah gunaan kewenangannya terjadi."
"Ketika penyalahgunaan kewenangan itu terjadi, maka saat itu menjadi berbahaya," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, juga meyinggung soal netralitas Jokowi buntut pertemuan tersebut.
Komarudin menilai, pertemuan empat mata Jokowi dan Prabowo itu seolah menguatkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie.
Budi Arie sebelumnya dengan lantang menyebut arah dukungan Jokowi ke Prabowo sudah jelas.
"Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo," kata Komarudin, Jumat (5/1/2024).
Komarudin pun menyanyangkan sikap Jokowi, padahal sebelumnya Presiden telah begitu kencang menggaungkan netralitas di Pemilu 2024.
Ia menekankan, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya memberikan contoh kepada para penyelenggara negara untuk dapat berada di pihak yang netral dalam pemilu 2024.
"Kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan ASN maka Presiden harus menunjukan tauladan atau contoh kepada penyelenggara negara," tuturnya.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan RI memastikan Presiden Jokowi masih netral di Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres).
Menurut pihaknya, Jokowi hingga saat ini masih bekerja sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang tidak berpihak kepada paslon tertentu.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV KSP, Wandy Tuturoong, menjelaskan dalam kontestasi politik wajar saja ada pihak yang menilai Jokowi condong ke salah satu pihak.
Namun, menurutnya hal itu hanyalah opini belaka.
Ia menegaskan, posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat dan tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.
"Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silahkan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut."
"Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti," ujar Wandy, Jumat (5/1/2024).
