Ia mengutarakan, merujuk pada data yang dihimpun pihaknya, per Desember 2023 lalu itu, ada sekira 200 ribu orang di seluruh wilayah sulsel belum melakukan perekaman KTP.
“Itu Terbesar belum melakukan perekaman sisa Makassar, Jeneponto termasuk Bone,” paparnya.
Pencermatan terhadap DPT tentu dilakukan juga oleh pihaknya, terutama pada milenial yang bisa saja berubah status yang sebelumnya sebagai mahasiswa atau pelajar kini bekerja sebagai TNI Polri ataupun lainnya yang tidak memiliki hak suara.
“Misalkan ada sudah meninggal atau pindah atau beralih profesi dari mahasiswa ke Polisi atau Tentara.ITu kan harus dinonaktifkan,”ucapnya.
Lanjut, hal itu mesti dilakukan agar data tidak menunjukkan partisipasi pemilih kurang padahal hanya tidak tetapnya status yang kini mereka miliki “kalau tidak kan bisa saja terlihat partisipasi pemilih rendah” ulasnya.
Bahkan kata dia, pihaknya juga tengah massif melakukan sosialisasi untuk KTP digital.
“Kami sosialisasi juga aktifkan KTP Digital, atau identitas kependudukan digital. E KTP menurut permendagri no 20 tahun 2022 mengatakan EKTP ada 2 fisik dan digital di handphone,” pungkasnya.
Sementara itu, Siswa SMA 13 Makassar Fatir mengatakan cukup tertarik dengan kegiatan perekaman KTP di sekolahnya.
Pasalnya para siswa tak perlu lagi melakukan perekaman KTP di Kantor Disdukcapil.
“Kami pemilih pemula cukup terbantu, apalagi pilpres sudah dekat, kami bisa memilih karena sudah bisa menunjukkan identitas kependudukan kami,” kuncinya. (Abu/B)
