MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ancaman kejahatan dan kecurangan Pemilihan Umum 2024 bisa terjadi di masa tenang hingga berlangsung pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses rekapitulasi tingkat kecamatan.
Ketua Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan kecurangan berpotensi terjadi saat pembagian surat undangan pemilihan ke TPS. Praktik itu, kata dia, didesain dengan baik sehingga pemilih yang datang sudah diminta untuk memilih caleg atau capres tertentu.
“Ini dimulai saat pembagian surat undangan, ada peran pengganti. Tidak ada orangnya KPPS tapi sudah diatur dengan baik sebelum pemilihan berlangsung," kata Adi di acara diskusi politik di Redaksi Harian Fajar, Kamis (1/2/2024).
Wakil ketua DPRD Kota Makassar ini menyebutkan pelanggaran ini bukan hanya di tingkat TPS tapi berpotensi juga dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) melalui lurah dan kepala desa.
“Ini juga berpotensi terjadi di Bawaslu dan KPU, alasan bimtek tapi ada arahkan (memilih calon tertentu),” duga Adi.
Adi menyebutkan di Amerika Serikat, melakukan Pemilu dan Pilpres hasilnya baru diketahui dua hari setelah pesta demokrasi. Tapi di Indonesia sebelum pemilu sudah diketahui orang yang akan terpilih. Sehingga dia mendorong KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan untuk hidupkan demokrasi walau politik uang masih terjadi.
“Sudah menjadi tradisi (politik uang), jadi harus ada pendidikan politik kebawa, bagaimana bisa mengubah pikiran masyarakat. Karena saat ini lebih banyak pemilih perut, dibandingkan pemilih otak dan hati,” imbuh dia.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Andarias Duma mengatakan Bawaslu tidak bermain-main dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Saat ini, kata dia, sudah ada yang sampai di pengadilan dan dijatuhkan pidana.
“Bawaslu memastikan dan kepastian hukum berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan hingga penetapan. Di Sulsel sudah ada putusan terkait politik uang,” kata Andarias.
Mantan Ketua Bawaslu Toraja Utara ini menyebutkan kejahatan pemilu memang berpotensi terjadi saat menyerahkan surat panggilan ke TPS.
“Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawas pemilu. Mereka melakukan pengawasan harus memastikan surat panggilan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan (calon pemilih),” kata Andarias.
“Munculnya penyalahgunaan undangan ini bukan orangnya (masuk TPS) karena yang bersangkutan pergi merantau tapi ada namanya di DPT,” sambung dia.
Pelanggaran itu pun berpotensi dilakukan oleh KPPS saat pemilihan masuk pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang diberikan surat suara berlebih.
“Seperti saya KTP Toraja Utara, pindah memilih ke Makassar. Saya hanya mendapatkan dua surat suara, hanya presiden dan DPD. Jadi kami meminta kepada pengawas TPS untuk perhatikan DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus)," imbuh dia.
Jika ada pemilih yang hanya memperlihatkan KTP tapi tidak sesuai alamatnya maka kata Andiarias itu berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Seperti saya kalau cuma memperlihatkan KTP Toraja Utara dan dipersilahkan memilih, ini jangan sampai lolos, jika terjadi maka berpotensi direkomendasikan PSU (Pemungutan suara ulang),” jelasnya.
Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Sulsel, Rahmansyah mengatakan seluruh KPPS sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek), dalam proses penyelenggaran pemilu agar tidak terjadi kesalahan di TPS.
“Dulu hanya dua KPPS (ikut bimtek) tapi sekarang semua tujuh orang harus ikut,” ujar dia.
Dia menyebutkan KPU dipastikan proses berjalan dengan transparan dalam pemilu karena setelah dilakukan rekapituasi tingkat TPS maka sudah bisa diketahui secara langsung. “Ada Sirekap 1 dan Sirekap 2, mengirim dari TPS dan itu langsung masuk ke KPU RI,” beber Rahmansyah.
Potensi terjadinya manipulasi data pemilih, kata Rahmansyah, itu sangat kecil karena setelah dilakukan rekapitulasi semua saksi parpol maupun pilpres bisa memotret data tersebut.
“Rekapitulasi ini era digital, saksi tidak hanya mencatat, tinggal dokumentasi melalui handphone. Rekap tingkat kecamatan di monitoring oleh saksi,” imbuh dia.
Jangan Golput
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengimbau kepada seluruh pemilih pemula untuk menyalurkan suara pada Pemilu 14 Februari nanti. Budi meminta kepada para pemilih pemula untuk mengajak, teman, keluarga, sahabat dan kolega menggunakan hak suara mereka dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masing-masing.
"Untuk pemilih pemula jangan golput. Ingatkan ke teman-temannya juga," ucap Budi Arie di sela-sela kegiatan Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Gedung Upperhills Jalan Metro Tanjung Bungan, Makassar, Kamis (1/2/2024).
"Pemilu itu haknya masyarakat, haknya rakyat, hak kedaulatan rakyat. Karena itu, ayo gunakan hak itu," imbuh dia.
Budi juga meminta masyarakat mengedepankan informasi yang bersifat fakta, menolak politik identitas dan SARA, serta bertekad menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di atas segala perbedaan.
"Kami meminta masyarakat bijak bersosial media sehingga ruang digital di tengah kontestasi politik semakin baik. Baca informasi dengan hati-hati. Cek informasinya dan stop informasi bohong serta mengandung konflik SARA," imbuh Budi.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pemilih wajib di Kota Makassar pada Pemilu 2024 adalah mayoritas para milenial sekitar 528 ribu atau 52 persen dari total 1,1 juta pemilih wajib.
Danny mengatakan, para milenial ini telah mampu mempertimbangkan dengan bijak sebelum memilih. Seperti, memiliki pemahaman terhadap isu hoaks, terutama yang bersifat mengadu domba sehingga mereka masuk dalam kategori pemilih cerdas.
"Memang saya lihat yang ramai itu hanya di medsos, tapi kalau di lapangan saya lihat orang semakin hari semakin dewasa," ujar Danny.
Maka dari itu, Danny optimistis pesta demokrasi tahun ini di Kota Makassar berjalan dengan damai dan berkualitas dengan lahirnya pemilih yang cerdas. Terlebih beberapa waktu lalu, pihaknya telah berkeliling di 15 kecamatan melakukan konsolidasi dan membawa misi Pemilu damai dan berkualitas di Kota Makassar.
Menurut dia, ada tiga cara mewujudkan pemilu damai dan berkualitas. Yaitu meningkatkan partisipasi pemilih, mengurangi gesekan dan gosokan di lapangan, dan konsolidasi masyarakat. Karenanya ia menegaskan masyarakat boleh berbeda pilihan, tapi kecintaan terhadap Kota Makassar dan Indonesia menjadi hal yang paling utama dengan tetap saling menghargai.
"Pemilu itu hanya lima tahun. Artinya begitu pentingnya pencoblosan ini. Jangan apatis dan jadilah pemilih cerdas," imbuh Danny. (fahrullah-sasa/C)
