MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kisruh pasca Pemilu 2024 terus memanas. Dua kubu di DPR semakin giat dalam menggulirkan hak angket. Namun, sebagian pihak menekankan agar penggunaan hak angket tidak meluas menjadi upaya pemakzulan presiden atau pembatalan hasil Pemilu.
Belakangan ini, pembahasan tentang penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses Pemilihan Umum (Pemilu) semakin hangat. Salah satu yang paling vokal dan pertama kali mengusulkan hak angket DPR adalah calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Ganjar, yang melihat Pemilu 2024 penuh dengan ketidakpastian, mengatakan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk menjelaskan berbagai dugaan kecurangan selama Pemilu.
Selain Ganjar dan partainya, PDI Perjuangan, partai politik dari kubu 01 (AMIN) juga mendukung penggunaan hak angket oleh DPR.
Bagaimana tim capres di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, menanggapi perdebatan nasional ini? Mereka memberikan pandangan mereka terkait isu ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Sulsel, Asri Tadda, menganggap bahwa penggunaan hak angket adalah langkah yang sesuai konstitusi untuk mengevaluasi proses Pemilu 2024.
"Ini bukan masalah pemenang atau pecundang, tetapi tentang Pemilu sebagai fondasi demokrasi yang harus dijalankan dengan integritas, tanpa kecurangan," katanya saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).
