MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Performa Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan di Pemilu 2024 patut diacungi jempol. Partai ini memanfaatkan momentum politik dengan meloloskan kader-kader terbaik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.
Delapan kader PPP Sulsel berhasil meraih kursi. Koleksi ini membawa partai berlambang Ka'bah ini berhak mengunci satu kursi unsur pimpinan di parlemen tingkat provinsi. Di tingkat nasional, PPP masih harap-harap cemas menunggu hasil perolehan suara untuk bisa melewati ambang batas parlemen 4 persen untuk lolos ke Senayan.
Pada Pemilu 2019, PPP Sulsel hanya mampu meraih enam kursi di DPRD Sulsel. Kenaikan dua kursi pada pemilu kali ini memberi bukti bahwa pengurus dan kader serius untuk meningkatkan elektorat.
"Alhamdulillah kami dapat delapan kursi dan menduduki wakil ketua tiga di DPRD Sulsel," kata Ketua PPP Sulsel, Imam Fauzan, Rabu (13/3/2024).
Prestasi ini membanggakan karena, berdasarkan informasi yang dihimpun PPP terakhir menduduki jabatan ketua DPRD Sulsel pada 1992 sampai kisaran 1996. Kala itu belum ada pemilihan langsung. Bila menghitung rentang waktu tersebut hingga pemilu 2019, maka puluhan tahun PPP tidak mendapat kursi pimpinan di DPRD Sulsel. Kini masuk pemilu 2024, PPP kembali mendapat kesempatan sebagai pimpinan di tahun 2024.
Imam menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di 11 dapil se-Sulsel, yang telah memberikan amanah kepada kader PPP duduk di DPRD Sulsel.
"Atas nama partai dan pribadi, kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada PPP duduk sebagai pimpinan DPRD Sulsel, dan anggota DPRD di semua tingkatan," imbuh dia.
Imam Fauzan ditunjuk memimpin PPP Sulsel oleh tujuh formatur hasil Musyawarah Wilayah PPP Sulsel, pada Mei 2021. SK Pengurus DPW PPP Sulsel diterbitkan Suharso Monoarfa yang kala itu menjabat ketua umum, pada tanggal 3 Juni 2021.
Imam mengatakan, perolehan satu kursi pimpinan DPRD Sulsel sudah ditargetkan dari awal. "Sebelum pemilu saya sampaikan bahwa PPP bisa menjadikan kader sebagai pimpinan DPRD Sulsel. Dan target itu berhasil, meskipun target kursi masih di luar prediksi," imbuh dia.
Sayangnya, legislator DPRD Sulsel tersebut gagak naik kelas ke DPR RI setelah perolehan suara pada pemilu lalu, tidak signifikan. PPP hanya mampu mempertahankan satu kursi di Dapil Sulsel Satu setelah Amir Uskara-- ayah Imam Fauzan berhasil mengunci satu dari delapan kursi untuk ke Senayan.
Sementara itu, hasil Pileg tahun ini di DPRD Sulsel terjadi perubahan komposisi kursi pimpinan periode 2024-2029. PPP bersama NasDem, Golkar, Gerindra, dan PKB di unsur pimpinan DPRD Sulsel. PPP dan PKB menggeser posisi Demokrat dan PKS yang jumlah perolehan kursinya turun.
Sekretaris PPP Sulsel, Nur Amal, mengaku bersyukur karena perolehan kursi PPP naik signifikan dari pemilu 2019 lalu, bahkan bisa mendapat kursi pimpinan di 2024.
"Kami merasa gembira, kami bersyukur bisa mendapat 8 kursi di DPRD provinsi, sehingga bisa mendapatkan unsur pimpinan," ujar Nur Amal.
Amal merincikan Dapil mana saja PPP memperoleh satu kursi. Diantaranya Makassar B, Dapil IV Jeneponto-Bantaeng-Kepulauan Selayar, Dapil V Bulukumba-Sinjai, Dapil VIII Soppeng-Wajo. Selanjutnya Dapil IX Sidrap-Enrekang-Pinrang, dan Dapil XI Luwu Raya. Khusus Dapil Sulsel III, meliputi Gowa-Takalar, PPP memperoleh 2 kursi. Dapil 6 Maros dan seterusnya, PPP kosong. Begitu juga di Bone, juga tidak ada kursi. Dan Toraja juga kosong.
"Provinsi 8 kursi: dapil Makassar B 1 kursi, Sulsel III, 2 kursi, Sulsel IV, 1 kursi, Sulsel V, 1 kursi, Sulsel VIII, 1 kursi, Sulsel IX, 1 kursi Sulsel XI, 1 kursi," ujar dia.
Selain itu, perolehan kursi di tingkat Kab/kota juga sangatlah signifikan. Apalagi beberapa daerah PPP dapat kursi Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Seperti di Kabupaten Gowa PPP dapat 12 Kursi otomatis meraih kursi Ketua DPRD. Sedangkan di Jeneponto PPP dapat 5 kursi menjadi Wakil Ketua. Serta di Bantaeng 5 Kursi menjadi Wakil Ketua dan Luwu 5 kursi jatah wakil Ketua, juga Bone 5 kursi wakil ketua.
"Kursi di Kabupaten/ Kota: Makassar 5, Gowa 12 (ketua), Takalar 4 (wakil Ketua),Jeneponto 5 (wakil), Bantaeng 5 (wakil), Bulukumba 3, Sinjai 3, Bone 5 (wakil) Soppeng 1, Wajo 3, Pangkep 3, Barru 2, Pare pare 2, sidrap 3, Enrekang 2, Pinrang 3, Luwu 5 (wakil) Luwu Timur 1, Luwu Utara 1," ujar dia.
Sedangkan untuk DPR RI, PPP meraih dua kursi di dapil Sulsel I fan dapil Sulsel II. Itu pun didapat oleh petahana di dapil tersebut. "Ada 2 kursi tetap petahana, Sulsel 1, Amir Uskara dan Sulsel 2, Muhammad. Aras," imbuh dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto melihat Pemilu 2024 ini banyak kejutan-kejutan dari beberapa partai yang mampu memaksimalkan kerja-kerja politik hingga meraih kursi pimpinan bahkan ada juga harus kehilangan kursi.
“Kalau saya perhatikan ada faktor kesiapan partai, tapi saya lebih melihat pada rekrutmen caleg yang mampu meraih suara signifikan untuk bisa meningkatan suara partai, baik itu dilakukan oleh NasDem, Gerindra maupun PPP," kata Ali.
Ali mengatakan, Pemilu 2024 ini mesin partai tidak terlalu bekerja, tapi lebih banyak dikerjakan oleh individu-individu. “Yang terlihat yang bekerja saat ini caleg-caleg untuk membentuk timnya secara mandiri, mereka menghadiri, mendistribusikan jejaring sehingga mampu meraih suara yang bisa dikonversi menjadi kursi,” kata Ali.
Ali memberikan contoh salah satu partai di Kota Makassar yakni PKB yang mampu meraih lima kursi yang sebelumnya hanya satu kursi. Ini dikarenakan seluruh caleg mereka bekerja untuk meraih suara sebanyak-banyak. Begitu juga dilakukan NasDem di Dapil Sulsel 9 yang mampu meraih 5 kursi dari 9 kuota.
“Jadi ini bekerja kerja individu masing-masing caleg agar bisa meraih yang luar biasa. Jadi yang menopang partai saat ini suara individu caleg buka mesin partai,” kata Ali.
Legislator Sulsel Terpilih
Sementara KPU Sulsel telah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat provinsi. Bahkan perolehan kursi partai politik dan 85 caleg terpilih 2024/2029 telah diketahui publik. Hasil rekapitulasi dan sinkronisasi di tingkat KPU Provinsi 2024. Partai NasDem keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 17 kursi. Kemudian disusul Golkar yang mendapatkan 14 kursi, Gerindra 13 kursi, serta PPP dan PKB masing-masing 8 kursi.
Selanjutnya ada PKS dan Demokrat yang meraih 7 kursi, PDIP 6 kursi, dan PAN 4 kursi. Sementara Hanura mendapatkan 1 kursi.
Partai NasDem mendapat jatah ketua DPRD, selanjutnya Golkar (wakil ketua I), Gerindra (wakil ketua II). Kemudian PPP dan PKB masing-masing mendapat perolehan sama yakni 8 kursi. Dua parpol itu memperebutkan wakil ketua III dan IV.
Sesuai perolehan kursi memang sama, hanya saja perolehan jumlah suara partai PPP lebih tinggi dibanding PKB, sehingga berhak mendapat wakil Ketua III PPP, dan PKB mendapat posisi wakil ketua IV atau terakhir.
"Perolehan suara partai PKB dan PPP di tingkat Provinsi, tinggi PPP," kata Kasubag Teknis KPU Sulsel, Muh Asri.
Sedangkan, komisioner KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya memastikan proses rekapitulasi suara yang dilakukan pada tingkat provinsi rampung tanpa kendala. "Alhamdulillah kita pastikan (rekap tingkat provinsi) selesai aman dan damai," imbuh dia.
Menurut dia, saat ini proses rekapitulasi dan sinkronisasi tingkat provinsi telah selesai. Selanjutnya para saksi partai yang hadir tinggal melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) hasil rekapitulasi tersebut. Untuk kemarin proses terakhir hingga sore, adalah penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi.
"Setelah ditandatangani itu akan dipindai kemudian diunggah ke web untuk kepentingan diumumkan kepada publik selama 7 hari. Dan setelah ini, besok rencana kita akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan BA Hasil ini ke KPU RI," beber dia.
Ahmad membeberkan salah satu kendala KPU sehingga melewati batas tanggal rekapitulasi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah karena proses administrasi yang panjang.
"Proses administrasi ini yang sangat panjang memang. Karena banyak yang print, banyak yang kemudian dikoreksi lagi soal administrasi, pencatatan kejadian khusus oleh saksi, keberatan saksi," kata dia.
Menurut Ahmad, sebenarnya proses rekapitulasi dan sinkronisasi dengan pembacaan D Hasil oleh KPU kabupaten-kota telah selesai seluruhnya pada 10 Maret. Hanya saja proses lanjutannya yakni penandatanganan berita acara oleh saksi dilakukan setelah itu.
"Kan tahapannya itu sampai 20 Maret penetapan di KPU RI. Tapi kan pada prinsipnya kemarin itu kita sudah selesai pembacaan rekap kabupaten kota di tanggal 10. Pokoknya kita kasih bersih baru kita berangkat ke Jakarta," ujar dia. (suryadi-fahrullah/C)
