Faktor lain yang memperburuk situasi, kata dia adalah adanya dugaan tekanan dari orang tua siswa, intervensi atasan, dan tekanan pihak-pihak eksternal yang memiliki akses untuk ‘menitipkan’ peserta didik meski sudah melebihi kapasitas rombelnya.
Di sekolah-sekolah yang selama ini masih dianggap favorit seperti SMP 1, SMP 6 dan SMP 8, misalnya, jumlahnya mencapai 186, 166 dan 171 siswa yang akhirnya tidak terdaftar.
"Siswa yang tidak terdaftar dalam Dapodik tidak hanya kehilangan hak administratif, tetapi juga menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan pendidikan mereka," tegas Aswiwin.
Aswiwin menegaskan, jika persoalan ini tidak segera diatasi, akan berdampak panjang bagi siswa. Pihaknya juga akan segera berkoodinasi dengan Ombudsan RI Pusat.
"Juga Kementerian Dikdasmen untuk mendapatkan solusi taktis untuk memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi," tambah Aswiwin. (Suryadi/B)
