SINJAI, RAKYATSULSEL - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai melakukan penahan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Apareng di Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan Tahun Aggaran (TA) 2020.
Penahanan tersangka yang diketahui berinisial SHW dan AA dilakukan pada Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print- 4 /P.4.31/Fd.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 dan Tersangka inisial SHW berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print- 5/P.4.31/Fd.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025.
Informasi yang dihimpun, para tersangka diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Pidsus Kejari Sinjai yang diketuai oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai, Kaspul Zen Tommy Aprianto.
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Zulkarnaen membenarkan bahwa tersangka dalam kasus tersebut telah ditahan.
"Tersangka ditahan di Rutan Kelas IIB Sinjai pada pukul 23.00 WITA. Kedua tersangka sebelum telah dilakukan pemeriksaan keterangan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter,” ujarnya.
Sebelumnya, penyelidikan kasus ini bermula pada bulan Mei 2024 atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT29/P.4.31/Fd.1/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Rehabilitasi DI Apparang Kabupaten Sinjai TA. 2020.
Setelah tim penyidik Kejari melakukan proses penyelidikan dan penyidikannya, ditemukan dugaan penyimpangan dalam proyek yang dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Sulsel TA 2020.
Dimana pagu Anggaran mencapai Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berdasarkan LPSE Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 Proyek Pembangunan Bendungan dan Irigasi dikerjakan oleh PT. PUG dengan Nilai Kontrak Rp.4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), termasuk pajak dengan masa pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh hari) kalender sejak tanggal 06 Agutus 2020 s/d 23 Desember 2020.
Kemudian terhadap kontrak tersebut dilakukan Amandemen Kontrak Nomor: 602.01/085/KPA-SDA/AMD.1/PU.TR-SDA/VIII/2020 tertanggal 17 September 2020.
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai diketahui bahwa jumlah kerugian keuangan negara yaitu mencapai Rp.1.785.019.091,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).
Setelah ditemukan dua alat bukti, Kejari kemudian menetapkan Direktur Teknis PT. PUG dengan inisial SHW sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : B1912/P.4.31/Fd.1/11/2024 tanggal 25 November 2024, dan Tersangka inisial AA sebagai KPA/PPK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : Print – 49 /P.4.31/Fd.1/11/2024 tanggal 25 November 2024.
Adapun pasal yang disangkakan yaitu: PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terbukti dan telah dilakukan pemeriksaan mendalam. (Sam)
