Sebagai contoh banyak ditemukan pendaftaran jaminan fidusia tidak berada di wilayah objek penjaminan. Hal lain termasuk terkait penghapusan pencatatan fidusia apabila masa penjaminan telah selesai. Hal seperti ini yang harus dibicarakan secara bersama – sama agar pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang ada.
Sebagai perpanjangan tangan Kemenkum di wilayah, tentunya Kanwil Sulsel akan terus mendorong pelaksanaan pencatatan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan dimana wilayah objek penjaminannya berkedudukan.
Selain hal tersebut, Demson juga menjelaskan bahwa Akta Jaminan Fidusia (AJF) selain harus dibuat dalam bentuk otentik, juga wajib didaftarkan. Pendaftaran pun harus dilakukan sesuai yang diatur dalam BAB III Bagian Kedua UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF diatur bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo menyambut baik kedatangan tim Kanwil Kemenkum Sulsel. Pihaknya siap bersinergi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan fidusia di Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangan dari OJK.
Ia juga mengatakan perlunya peningkatan kerjasama melalui Learning Partner Forum (LPF) dalam upaya meningkatkan pemahaman perbankan dan notaris sesuai dengan tusi OJK dan Kemenkum Sulsel.