Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar mendukung Asta Cita Presiden dalam reformasi hukum dan birokrasi. Saat ini, Ditjen AHU tengah menyusun Rencana Strategis untuk memperkuat transformasi digital pelayanan hukum, mendorong transparansi, serta mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
Direktur Jenderal AHU juga menekankan pentingnya pengawasan ketat namun adil terhadap notaris. "Kita harus pastikan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara ketat namun adil. Jangan sampai penyalahgunaan jabatan merusak kepercayaan publik," tegas Widodo.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melaporkan sejumlah capaian penting. Kanwil Sulsel berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik I Kategori Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum Terbanyak dan Kantor Wilayah Terbaik Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kementerian Keuangan.
"Kontribusi PNBP untuk wilayah Sulsel hingga April 2025 telah mencapai Rp3,38 miliar, meningkat 15,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," papar Andi Basmal.
Kakanwil menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan AHU di wilayah, termasuk layanan kenotariatan, apostille, pewarganegaraan, pendirian perseroan perorangan, dan layanan PPNS. Selain itu, Kanwil Sulsel akan memperkuat sinergi lintas instansi dan mengoptimalkan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar.
